Sindir AS, Kremlin Sebut Pihak yang Terlibat Sabotase Ledakan Nord Stream Harus Dihukum

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kremlin mengatakan pada Kamis (9/2/2023), bahwa dunia harus mengetahui kebenaran tentang siapa yang menyabotase pipa gas Nord Stream. Tidak hanya itu, Kremlin, bahkan menyebut mereka yang bertanggung jawab atas sabotase itu, harus dihukum.

Kegeraman Moskow ini setelah seorang jurnalis investigasi mengatakan dugaan penyelam AS meledakkannya jalur pipa gas tersebut atas perintah Gedung Putih. Penurunan tekanan yang tajam pada kedua jalur pipa tercatat pada 26 September dan seismolog mendeteksi ledakan, memicu gelombang spekulasi tentang sabotase ke salah satu koridor energi terpenting Rusia.

Dalam sebuah posting tulisan blog, jurnalis investigasi pemenang Hadiah Pulitzer Seymour Hersh mengutip sumber tak dikenal yang mengatakan bahwa penyelam angkatan laut AS telah menghancurkan pipa dengan bahan peledak atas perintah Presiden AS Joe Biden.

Sumber berita Reuters menyebut, belum dapat menguatkan tuduhan tersebut. Dan pihak Gedung Putih menganggap tuduhan itu sebagai "fiksi yang sepenuhnya palsu dan tak lengkap". Sementara itu, Kementerian luar negeri Norwegia mengatakan tuduhan itu "omong kosong".

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan posting blog Hersh layak mendapat perhatian lebih dan dia terkejut itu tidak diliput lebih lengkap oleh media Barat. "Dunia harus menemukan kebenaran tentang siapa yang melakukan tindakan sabotase ini," kata Peskov kepada wartawan.

"Ini adalah preseden yang sangat berbahaya: jika seseorang melakukannya sekali, mereka dapat melakukannya lagi di manapun di dunia"

Peskov menyerukan penyelidikan internasional terbuka atas serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap infrastruktur kritis internasional ini. "Tidak mungkin membiarkan ini tanpa mengungkap mereka yang bertanggung jawab dan menghukum mereka," kata Peskov menambahkan.

Peskov memberikan peringatan tentang sikap AS memperlakukan sebuah informasi blog sebagai sumber utama tetapi mengatakan itu "tidak adil" dengan mengabaikan sebuah artikel yang menurutnya "luar biasa untuk kedalaman analisisnya".

Rusia, tanpa memberikan bukti, telah berulang kali mengatakan bahwa Barat berada di balik ledakan yang mempengaruhi pipa Nord Stream 1 dan 2 September 2022 lalu - proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar yang membawa gas Rusia ke Jerman.

Presiden Vladimir Putin menuduh kekuatan "Anglo-Saxon" meledakkan jaringan pipa, sebuah proyek yang dirancang Kremlin untuk menghindari Ukraina dalam mengekspor gasnya di bawah Laut Baltik langsung ke Eropa Barat.

Misteri Pipa
Penyelidik dari Swedia dan Denmark - yang area ledakannya masuk dalam zona ekonomi eksklusif, - mengatakan pecahnya pipa itu akibat sabotase, tetapi belum mengatakan siapa yang mereka yakini bertanggung jawab.

Kembali ke tulisan Hersh, dalam postingan tulisan blognya yang berjudul "How America Take Out The Nord Stream Pipeline", Hersh mengatakan sebuah rencana dibuat pada tahun 2021 di tingkat tertinggi di Amerika Serikat untuk menghancurkan jaringan pipa.

Laporan itu mengatakan kelompok kerja Badan Intelijen Pusat (CIA) datang dengan rencana operasi rahasia untuk menempatkan bahan peledak di jalur pipa. Pejabat dan politisi Rusia telah berdepan untuk menuntut jawaban sejak blog itu muncul.

"Saya pikir akan ada konsekuensi dari ini," kata kantor berita negara Rusia RIA mengutip Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov. Wakil menteri luar negeri Rusia lainnya, Alexander Grushko, kemudian dikutip oleh kantor berita TASS mengatakan bahwa Rusia dapat mengambil tindakan politik atau hukum untuk menanggapi laporan tersebut.

"Penyelidikan sedang dilakukan sedemikian rupa sehingga ... apa yang tersisa secara harfiah dan kiasan masih tertinggal di air," katanya dalam komentar lain yang dikutip oleh RIA.

Vyacheslav Volodin, Ketua Parlemen Rusia mengatakan laporan itu harus menjadi dasar penyelidikan internasional untuk membawa Biden dan antek-anteknya ke pengadilan. "Amerika Serikat harus membayar kompensasi kepada negara-negara yang terkena dampak serangan teroris", tambah Volodin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika