AS: Sanksi Tidak Halangi Penyaluran Bantuan Kemanusiaan di Suriah

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) telah mengeluarkan pengecualian sanksi enam bulan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan pemberian bantuan bencana ke Suriah setelah dilanda bencana gempa. Bencana ini menewaskan lebih dari 22 ribu orang di Suriah Dan negara tetangga, Turki.

“Saya ingin memperjelas bahwa sanksi AS di Suriah tidak akan menghalangi upaya penyelamatan nyawa rakyat Suriah,” kata Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo, di laporkan Aljazirah, Jumat (10/2/2023).

Adeyemo mengatakan, sanksi AS telah memberikan pengecualian untuk upaya kemanusiaan. Sementara, seorang ekonom Suriah dan sarjana nonresiden di Institut Timur Tengah, Karam Shaar, mengatakan, pengecualian ini akan memiliki dampak positif yang terbatas.

“Ini membuatnya lebih mudah untuk mengirim dana kemanusiaan ke Suriah. Sekarang Anda tidak perlu membuktikan kepada OFAC (Kantor Pengawasan Aset Asing) bahwa transaksi Anda dibebaskan dari sanksi.  Anda melakukan transaksi, dan kemudian jika diminta, Anda perlu membuktikannya," ujar Shaar.

Dengan kemudahan tersebut, maka donor dan organisasi tidak perlu menghabiskan sumber daya dan waktu untuk membuktikan pengecualian dari sanksi sebelum mengirim bantuan. Namun, tidak jelas apakah itu akan membantu untuk meredakan ketakutan lembaga swasta dalam melakukan transfer uang. Lembaga swasta sering menghindari bekerja sama dengan Suriah karena takut akan melanggar aturan sanksi.

Sanksi AS terhadap rezim Suriah dimulai pada 1979 setelah pendudukannya atas Lebanon dan ditetapkan sebagai "negara sponsor terorisme". Pemerintah AS memberlakukan sanksi tambahan terhadap pemerintahan al-Assad sebagai tanggapan atas represi kekerasan terhadap penduduk sipil pada 2011 selama penumpasan protes anti-pemerintah, yang kemudian menyebabkan pecahnya perang saudara.

Menurut Shaar, pengecualian umum tersebut bukan merupakan perubahan kebijakan terkait keterlibatan dengan pemerintah al-Assad. Sebaliknya, AS merasakan tekanan bahwa mereka harus menanggapi krisis kemanusiaan di Suriah.

Dewan Eropa juga menjatuhkan sanksi terhadap Suriah pada 2011. Dewan Eropa mengatakan, sanksi Suriah dirancang untuk menghindari terhambatnya pasokan bantuan kemanusiaan. Dalam. konferensi pers di Damaskus pada Selasa (7/2/2023), Kepala Bulan Sabit Merah Arab Suriah, Khaled Hboubati, berpendapat bahwa sanksi Uni Eropa memperburuk situasi kemanusiaan yang sulit. Dia meminta negara-negara anggota untuk mencabutnya. Sejauh ini Uni Eropa belum berencana untuk mencabut sanksi.

“Tidak ada bahan bakar bahkan untuk mengirim konvoi (bantuan dan penyelamatan), dan ini karena blokade dan sanksi,” kata Hboubati.

Mayoritas Suriah berada di bawah kendali pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Wilayah Suriah barat laut secara de facto terbagi dua yaitu daerah yang dikuasai Turki dan kelompok bersenjata yang terkait dengan Alqeda, Hayat Tahrir al-Sham. Sementara wilayah timur laut Suriah sebagian besar dikuasai oleh kelompok-kelompok pimpinan Kurdi yang didukung AS.

Perwakilan negara di United Nations Population Fund, Himyar Abdul Moughni, mengatakan, Suriah memiliki 400 tempat penampungan, yang dapat menampung lebih dari 50.000 orang. Dia meminta bantuan mendesak, terutama bagi warga Suriah yang rentan, termasuk sekitar 90.000 wanita hamil.

Badan Pembangunan Internasional AS pada Kamis (9/2/2023) mengumumkan bahwa Washington telah menjanjikan bantuan kemanusiaan senilai 85 juta dolar AS. Washington juga mengirim 160 orang dan 12 anjing pelacak ke Turki untuk membantu upaya penyelamatan. Para pengkritik sanksi ekonomi terhadap Suriah menyerukan agar sanksi itu dicabut setelah bencana alam. 

Direktur Pusat Politik Timur Tengah di Universitas Oklahoma, Joshua Landis, mengatakan, sudah waktunya mengesampingkan politik di Suriah. "Amerika Serikat telah memberikan sanksi yang sangat berat terhadap Suriah.  Tidak mungkin mengirim uang ke orang yang dicintai melalui bank. AS mengontrol semua minyak Suriah, dan itu berarti mesin tidak dapat bekerja," ujar Landis.

Menurut Kepala kelompok masyarakat sipil Beytna Syria, Assaad Al-Achi, sanksi internasional memiliki "dampak kecil" pada bantuan kemanusiaan. Tetapi sanksi punya dampak langsung pada pengiriman uang dan transfer keuangan ke Suriah.

Pada Selasa, Bulan Sabit Merah Arab Suriah mengatakan, sanksi AS menghambat operasi penyelamatan dan bantuan. Mereka meminta pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mencabutnya. Sementara itu, lembaga think tank The Carter Center meminta pemerintah untuk membuat jaminan yang diperlukan untuk mempercepat pengiriman bantuan.  

"Langkah ini diperlukan untuk memfasilitasi aliran bantuan kepada mereka yang membutuhkan”, kata Carter Center.

Ikuti Whatsapp Channel Republika