Klaim Rp 50 Miliar untuk Pilkada Bukan Utang, Begini Penjelasan Anies Baswedan

Anies menyatakan Rp 50 m bukan merupakan utang melainkan dukungan untuk Jakarta

Republika/Nawir Arsyad Akbar
Calon presiden (capres) Anies Baswedan, menyatakan Rp 50 m bukan merupakan utang melainkan dukungan untuk Jakarta
Rep: Wahyu Suryana Red: Nashih Nashrullah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, akhirnya buka suara soal utang Rp 50 miliar yang banyak dibicarakan satu pekan terakhir.  Utang ini diberikan kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk Pilgub DKI 2017.

Baca Juga


Saat menjadi bintang tamu YouTube Merry Riana, Anies mengatakan, saat masa kampanye memang banyak yang memberi sumbangan. Ada yang mereka tahu, ada yang mereka tidak tahu, dan ada pula yang memberikan dukungan secara langsung.

Soal Rp 50 miliar, dia menuturkan, bukan pinjaman tapi dukungan untuk kampanye, untuk perubahan dan untuk kebaikan yang pemberinya meminta dicatat sebagai utang. 

Bila Anies-Sandi berhasil, maka dukungan itu dicatat sebagai dukungan. "Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi utang yang harus dikembalikan. Siapa penjamin, yang menjamin Pak Sandi, jadi uangnya bukan dari Pak Sandi, itu ada pihak ketiga yang mendukung," kata Anies, dikutip Republika.co.id, Senin (13/2/2023). 

Tapi, bila pilkada kalah, Anies dan Sandi berjanji mengembalikan dan Anies jadi orang yang menandatangani surat pernyataan utang. 

Bila menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan tidak perlu dikembalikan karena selesai. 

"Jadi, itulah yang terjadi. Makanya, begitu pilkada selesai, menang, selesai," ujar Anies. 

Anies turut menggaris bawahi perjanjian yang dibuat karena biasanya orang-orang berpikir ketika menang baru akan membayar. 

Tapi, dia berpendapat, ketika kalah, justru orang-orang itu akan berada di luar pemerintahan dan sah mencari uang. 

Bisa berbisnis, bisa melakukan usaha-usaha apapun untuk mengembalikan uang itu. Malah, dia menekankan, ketika menang dan masuk pemerintahan, mereka seharusnya tidak boleh mencari uang dalam pemerintahan untuk membayar uang-uang tersebut.

Dia merasa, ini yang menjebak selama ini dengan segala macam praktik-praktik penggalangan dana untuk biaya pilkada. Kemarin, Anies menekankan, sebaliknya. Bila kalah, maka di luar pemerintahan, sah mencari uang, sah memiliki usaha. 

Baca juga: 4 Sosok Wanita yang Bisa Mengantarkan Seorang Mukmin ke Surga, Siapa Saja?  

"Tapi, begitu menang, saya di pemerintahan, malah tidak usah. Justru, itulah dukungan Anda untuk Jakarta yang lebih baik, untuk membawa perubahan Jakarta," kata Anies. 

Menurut Anies, ini pola pikir baru yang ingin dibawa. Dia menuturkan, lantaran ada yang mengungkap cerita ini sekalian saja diceritakan lengkap. Apalagi, ada dokumen, sehingga suatu saat perlu dilihat disilakan karena ini soalan biasa.

Dia menegaskan, tidak ada utang apapun yang hari ini harus dilunasi. Sebab, saat pilkada selesai dan Anies-Sandi menang, menjadi aneh ketika dibicarakan soal ada utang belum selesai karena memang perjanjian yang dibuat memang seperti itu. 

"Saya berharap, mudah-mudahan pola seperti ini bisa menjadi bahan referensi untuk dipikirkan, mendukung untuk perubahan, bukan mendukung sebagai investasi untuk nanti dikembalikan dalam privilege-privilege," ujar Anies.    

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler