Tangani Stunting, Wapres Minta Berdayakan Masyarakat Hingga Desa
Pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa diperlukan untuk menangani stunting.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah memberdayakan masyarakat hingga tingkat desa untuk menangani stunting. Dia mendorong pelibatan kader Posyandu, kader PKK, kader penyuluh KB, kader sanitasi, tim pendamping keluarga, kader pembangunan manusia, dan karang taruna dalam penanganan stunting. Ini disampaikan Kiai Ma'ruf saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Percepatan Penuruan Stunting di Sulawesi Barat, Kamis (23/2/2023).
Ma'ruf mengatakan, untuk menurunkan stunting tidak bisa hanya pemerintah, tetapi membutuhkan peran semua pihak. "Agar semua pelaku di tingkat desa diberdayakan dan dikoordinasikan," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/2/2023).
Ma'ruf juga meminta agar koordinasi dalam penanganan stunting diperbaiki sehingga semua pihak harus menghilangkan ego sektoral. “Perbaiki koordinasi antarpihak, baik dalam lingkup pemerintah daerah, TNI/Polri, maupun dengan lembaga non-pemerintah seperti universitas, dunia usaha, LSM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat karena penurunan stunting merupakan tugas bersama,” ujarnya.
Selain itu, Ma'ruf meminta agar dipetakan kantong-kantong wilayah stunting dan identifikasi layanan yang masih kurang dan harus diperbaiki. Kemudian, diikuti dengan penyusunan program untuk mengintervensi masalah yang ada dengan mengajak semua pihak untuk ikut terlibat.
Wapres meminta para tokoh agama, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat juga dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pola makan, pola asuh, dan pola sanitasi.
"Juga dikembangkan program untuk meningkatkan konsumsi protein hewani oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti ikan dan telur," ujarnya.
Dia menekankan agar dilakukan perbaikan proses pengumpulan data dan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung percepatan penurunan stunting agar pelaksanaan program dapat terpantau dengan baik. Wapres menyebutkan, Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Meskipun dalam empat tahun terakhir prevalensi stunting di Sulawesi Barat cenderung mengalami penurunan, namun Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi tertinggi, yaitu mencapai 35 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika