Mendagri: Pembangunan Daerah tak Boleh Terhenti karena Ada Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk tetap melanjutkan program pembangunan meski ada gelaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Rencana program yang sudah disusun tidak boleh terbengkalai karena sibuk dalam pertarungan perebutan kekuasaan.

“Tahun politik ini akan membuat konsentrasi para pelaku politik, baik itu kontestan, kepala daerah maupun juga partai-partai, termasuk juga pejabat-pejabatnya, mungkin yang dari parpol, semua sibuk untuk power struggle, untuk pertarungan kekuasaan. Nah ini jangan sampai meninggalkan program pembangunan," kata Tito ketika jadi pembicara dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (23/2/2023).

"Program pembangunan yang sudah disusun di tingkat pusat maupun daerah harus tetap jalan,” katanya menambahkan.

 Kendati begitu, Tito juga meminta kepala daerah mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Dia meminta kepala daerah membantu memperbaiki infrastruktur operasional KPU daerah dan Bawaslu daerah.

Salah satunya dengan merenovasi kantor KPU daerah atau Bawaslu daerah yang kondisinya rusak. Selain itu, kepala daerah juga bisa memberikan bantuan dengan cara meminjamkan gedung kepada dua lembaga itu untuk digunakan sebagai kantor maupun gudang logistik pemilu.

"Nah ini kalau bisa memanfaatkan fasilitas yang punya Pemda yang tidak terpakai, kira-kira begitu. Supaya tidak membangun menambah beban dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah,” ujarnya.

Tito turut meminta kepala daerah membantu KPU mendistribusikan logistik pemilu ke daerah-daerah terpencil. Tak hanya itu, Mendagri juga meminta kepala daerah mempersiapkan dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan di tingkat daerah.

“Nanti itu dana hibah dalam rangka untuk Pilkada di daerah masing-masing kabupaten/kota. Nah mohon Bapak/Ibu gubernur ingatkan juga kabupaten/kota tentang isu ini supaya sudah masuk di dalam RAPBD mereka di tahun 2023 perubahan atau dan juga di tahun 2024 masalah dana hibah untuk para penyelenggara pemilu,” ujar Tito.

Menurut Tito, ada empat indikator keberhasilan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pertama, berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Kedua, partisipasi pemilih yang tinggi.

Ketiga, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, terutama konflik kekerasan. Terakhir, pemerintahan tetap berjalan lancar, baik di pusat maupun daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika