Setelah PGE, Dirut Pertamina Pastikan PHE Menyusul IPO di Semester I 2023

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memastikan perhelatan Initial Public Offering (IPO) untuk Pertamina Hulu Energi (PHE) akan digelar pada tahun ini. Anak usaha Pertamina di sektor hulu itu dijadwalkan go public di semester pertama 2023.

"Iya, IPO PHE di semester pertama tahun ini," kata Nicke saat konferensi pers Pencatatan Perdana Saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) di Bursa Efek Indonesia, Jumat (24/2/2023).

Nicke mengungkapkan IPO subholding khususnya di hulu migas sangat diperlukan untuk mempercepat kemandirian energi di dalam negeri. Menurut Nicke, sebagian besar minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) masih diimpor dari sejumlah negara.

Di sisi lain, untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dan BBM memerlukan investasi yang sangat besar. Nicke melihat, peningkatan kapasitas sudah sangat diperlukan melihat permintaan yang akan terus meningkat ke depan.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan, Kementerian BUMN terus mendukung perusahaan pelat merah maupun anak usahanya untuk IPO. Terkait IPO PHE, Pahala mengatakan akan melakukan kajian lebih dalam dan membicarakannya dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Pahala, alasan PHE masih belum bisa melaksanakan IPO karena tersandung aturan soal batasan minimal saham sebesar 10 persen yang harus dilepas ke publik. "Batasan nilai tadi (10 persen dari modal) tentu menjadi salah satu pertimbangan," ujar Pahala.

Sebelumnya, Pahala menjelaskan, saat ini PHE sudah memilih advisor legal dan juga financial advisor untuk persiapan IPO. Selain itu, PHE juga sudah melakukan registrasi ke OJK dan akan segera melakukan penjajakan minat pasar atau market sounding.

Pahala menyebut hasil IPO akan digunakan untuk rencana pertumbuhan produksi dalam lima tahun mendatang. Menurutnya produksi minyak mentah di Indonesia ada tren mengalami penurunan. Selain itu, diharapkan PHE bisa melakukan pengembangan bagi wilayah kerja produksi baik di Indonesia maupun luar negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika