AS dan Uni Eropa Tolak Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina yang Ditawarkan Cina

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Konfrontasi AS dengan Cina atas perang Rusia di Ukraina, ikut bergejolak setelah peringatan satu tahun dimulainya invasi. Ini didasari penolakan Washington dan sekutunya Uni Eropa atas rencana usulan perdamaian yang diajukan Beijing.

Lebih dari itu, bahkan AS menyasar Cina, dengan mengumumkan sanksi baru terhadap perusahaan-perusahaan Cina yang dituduh membantu Rusia memperpanjang konflik Ukraina. Perdebatan atas proposal perdamaian Cina juga terbawa ke pertemuan khusus Dewan Keamanan PBB.

Namun Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan tegas menolak proposal perdamaian 12 poin yang dirilis Cina pada Jumat pagi tersebut. Hal ini sebagaimana dilaporkan CNN bahwa Beijing seharusnya mengakhirinya setelah poin pertama, yang menyerukan "menghormati kedaulatan semua negara".

Penolakan Sullivan sejalan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kanselir Jerman Olaf Scholz, yang menyiratkan bahwa proposal Beijing tidak mengubah pandangan mereka bahwa Cina telah memihak Rusia.

Analis Grup Eurasia, Clayton Allen dan Anna Ashton mengatakan bahwa proposal Cina sangat bias terhadap Moskow - bahkan lebih terkesan bermusuhan dengan Washington dan sekutunya. Justru jika dibandingkan dengan komentar diplomat tinggi Beijing Wang Yi untuk Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di Jerman minggu lalu.

“Meskipun beberapa dari 12 poin mengungkapkan kekhawatiran Cina atas tindakan yang terutama terkait dengan Rusia, namun terkesan masih menggemakan pembenaran invasi Rusia dan sebagian besar dapat dibingkai oleh Rusia sebagai pendukung posisi Moskow,” kata Allen dan Ashton dalam catatan penelitiannya.

"Pendekatan Cina menunjukkan bahwa mereka berjalan di atas tali diplomatik untuk memperkuat hubungan dengan Rusia - sekutu geostrategis utama dan penyeimbang ke Barat - sambil menghindari posisi yang dipandang secara terbuka memusuhi tujuan Barat," tambah mereka.

Ditanya apakah pemerintahan Presiden AS Joe Biden melihat proposal China sebagai "tipu muslihat", juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyetujui komentar Sullivan bahwa dokumen itu seharusnya dihentikan setelah seruan untuk menghormati kedaulatan. Dia menolak untuk menggambarkannya lebih jauh.

Di New York, di Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat lalu, AS tetap berkomitmen untuk kemenangan Ukraina, sementara Cina mengajukan rencananya.

Menggambarkan negosiasi diplomatik jangka panjang sebagai "satu-satunya cara yang tepat" untuk menyelesaikan krisis, perwakilan China, Dai Bing, mendesak komunitas internasional untuk menciptakan platform bagi Rusia dan Ukraina untuk mengadakan pembicaraan tanpa prasyarat apa pun.

"Mengembalikan pihak-pihak yang berkonflik ke meja perundingan tidak akan mudah, tetapi ini adalah langkah pertama menuju solusi politik", kata Dai, kuasa usaha di Misi Permanen China untuk PBB.

Blinken, bagaimanapun, memperingatkan bahwa sangat penting untuk memastikan bahwa Rusia tidak diizinkan untuk menggunakan gencatan senjata "tanpa syarat." Sementara dalam pertempuran, pasukan Rusia bisa saja memanfaatkan untuk "beristirahat, mempersenjatai kembali, dan menyerang kembali".

"Anggota dewan PBB tidak boleh dibodohi oleh seruan untuk gencatan senjata sementara atau tanpa syarat," kata Blinken.

"Rusia akan menggunakan jeda dalam pertempuran untuk mengkonsolidasikan kendali atas wilayah yang direbut secara ilegal dan mengisi kembali pasukannya untuk serangan lebih lanjut," tambahnya.

Sementara Washington terus menuduh negara dan perusahaan seperti Cina, Iran, Korea Utara, dan negara-negara lain yang dituduh Washington membantu Rusia secara ekonomi atau militer. "Untuk mencegah aktivitas ini di seluruh dunia, kami mengambil tindakan terhadap aktor negara ketiga yang secara material mendukung perang Rusia di Ukraina," tambah pernyataan itu.

Washington mengumumkan pencegahan seperti itu sebelumnya pada hari Jumat. Berdasarkan sanksi yang diumumkan tahun lalu terhadap perusahaan Cina yang dicurigai membantu Rusia, Departemen Perdagangan AS menambahkan lima perusahaan China ke daftar entitasnya: AOOK Technology Ltd; Beijing Ti-Tech Science and Technology Development Co; Beijing Yunze Technology Co; China HEAD Aerospace Technology Co; dan Spacety Co.

Daftar tersebut juga menambahkan dua anak perusahaan dari China HEAD Aerospace Technology di Prancis dan Belanda, dan afiliasi dari Spacety di Luksemburg. Namun Beijing menolak klaim tersebut, menuduh Washington "menyebarkan informasi palsu".

Penambahan daftar hitam perdagangan adalah bagian dari sanksi lintas-departemen baru yang diumumkan AS pada Jumat dalam tanggapan terbarunya terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Dalam ekspresi terpisah dari dukungan AS untuk Kiev, Blinken mengumumkan 10 miliar dollar AS dalam bentuk "bantuan energi untuk mendukung warga Ukraina yang menderita serangan Rusia" dan uang untuk menjaga agar fungsi pemerintah tetap berjalan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika