Wapres: Jangan Hanya Produktivitas, Kesejahteraan Petani Sawit Harus Meningkat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan saat ini adalah suatu keharusan. Karena itu, prinsip industri sawit harus didasari asas manfaat, berkelanjutan dan saling menguntungkan.

"Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat," ujar Ma'ruf saat membuka Musyawarah Nasional XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Ma'ruf mengatakan, ini karena industri kelapa sawit menjadi salah satu tumpuan sumber pendapatan negara dengan devisa ekspor mencapai 39,28 miliar dolar AS pada 2022. Ma'ruf meyakini, industri sawit ke depan akan tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional.

Namun demikian, industri sawit tidak luput dari tantangan dan kendala agar keberlanjutan kinerja industri kelapa sawit tetap terjaga. Karena itu, Pemerintah terus meningkatkan tata kelola kelapa sawit, antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

"Sasaran yang ingin dicapai antara lain peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, serta penguatan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan," ujarnya.

Menurutnya, upaya-upaya ini dapat lebih cepat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan melakukan peranan masing-masing.Pertama, memperkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar, termasuk pada program Peremajaan Sawit Rakyat.

"Kemitraan merupakan kata kunci dalam industri sawit, sekaligus elemen penting yang berkaitan dengan aspek persaingan usaha dan keberlanjutan industri ke depan," ujar Ma'ruf.

Kedua, melakukan pendampingan dan bimbingan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO lahan sawit rakyat. Langkah ini perlu ditempuh untuk menciptakan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan.

Ketiga, meningkatkan dan mengoptimalkan program CSR untuk masyarakat sekitar kebun, termasuk untuk lingkungan lestari, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.

"Keempat, meningkatkan kepeloporan anggota GAPKI dalam mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga kelestarian alam setempat," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika