Kala Hashim Muncul ke Publik dan Wacanakan Duet Prabowo-Ganjar

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Nawir Arsyad Akbar, Febrian Fachri

Kakak Prabowo Subianto yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo pada Ahad (12/3/2023) muncul ke publik saat menghadiri deklarasi sukarelawan Prabowo Mania 08 di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta. Seusai menghadiri acara itu, Hashim melontarkan wacana yang terbilang mengejutkan, yakni terbukanya Gerindra untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. 

"Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden," kata Hashim.

Hashim menilai Prabowo lebih tepat maju sebagai capres karena lebih berpengalaman dalam kancah politik di Tanah Air. Meskipun, ia mengakui, angka elektabilitas adiknya itu masih kalah dari Ganjar di beberapa survei.

"Saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda kan," ujarnya.

Namun, Hashim menambahkan bahwa wacana tersebut hanya bisa terlaksana dengan persetujuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai mitra koalisi Gerindra dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

"Kemungkinan itu terbuka kalau Pak Ganjar mau jadi. Akan tetapi, harus disetujui oleh PKB. Kan begitu, harus disetujui PKB, kami terbuka," tutur Hashim.

Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, melihat wacana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 sudah tidak asing. Wacana ini menurut Arifki sudah lama digaungkan oleh lembaga survei dan pengamat politik. 

Arifki menilai, pasangan ini juga lebih mudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masalahnya, kata dia, terletak dari penentuan siapa yang akan jadi capres dan siapa yang menjadi cawapres. Karena baik Ganjar maupun Prabowo selalu masuk ke dalam tiga besar elektabilitas selama dua tahun terakhir. 

"Sinyal duet Ganjar-Pranowo atau Prabowo-Ganjar itu bukan lagi isu baru. Namun, duet pasangan Ganjar-Pranowo ini tidak mudah untuk terealisasi karena keduanya figur capres yang masuk tiga besar versi berbagai lembaga survei. Jika memang pasangan ini bakal direstui oleh Jokowi, tentu tidak mudah dua orang ini menentukan siapa yang bakal menjadi capres dan cawapres," kata Arifki, Jumat (10/3/2023). 

Arifki menambahkan bahwa sulit bagi Prabowo maupun ganjar untuk mengalah untuk menjadi cawapres. Prabowo yang notabene ketua umum Partai Gerindra dan sudah ikut bertarung di pilpres sebanyak tiga kali merasa lebih berpengalaman dibandingkan Ganjar. 

Sementara, Ganjar yang punya rekam jejak sebagai mantan anggota DPR RI dan sekarang Gubernur Jawa Tengah dua periode juga punya basis massa yang kuat di akar rumput. Hanya saja sampai sekarang Ganjar masih belum mendapat restu dari partainya sendiri yakni PDIP. 

Seandainya duet Prabowo Ganjar atau Ganjar Pranowo ini mendapat restu dari PDIP, tentu menurut Arifki pasangan ini akan menjadi penantang serius dan mengulang sejarah koalisi PDIP dan Gerindra seperti Pemilu 2009 lalu. Tetapi, memberi restu kepada duet ini lanjut Arifki memerlukan pertimbangan matang dari Megawati Soekarnoputri. Karena bila memberikan panggung kepada Prabowo dan Ganjar akan berdampak negatif bagi sepak terjang putri Megawati, Puan Maharani yang sekarang merupakan Ketua DPR RI. 

"Megawati tentu mempertimbangkan skema lain, jika ingin menduetkan PDIP dengan Gerindra. Skema Prabowo-Puan tentu bakal berdampak terhadap panggung baru untuk anaknya tersebut di level pilpres. Selain itu, momentum Pilpres 2024 bakal menjadi modal untuk Puan untuk menambah kelayakan sebagai Ketum PDIP selanjutnya," ujar Arifki.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

In Picture: Pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo

Merespons wacana pasangan Prabowo-Ganjar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pihaknya tidak merasa khawatir kedekatan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Menurut dia, kedekatan tokoh-tokoh nasional sangat penting untuk konsolidasi demokrasi.

"Pertemuan Ganjar dengan Prabowo, masing-masing memiliki potensi untuk berkompetisi adalah pertemuan yang sangat positif," kata Muhaimin, Ahad (12/3/2023).

Cak Imin juga menegaskan bahwa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang dibangun PKB dan Gerindra tetap solid dan terus bergerak. Soal komunikasi politik dengan siapa saja, menurut dia, merupakan bagian dari proses untuk mematangkan dan menguatkan koalisi.

Selain itu, dalam koalisi telah dibuat komitmen bahwa keputusan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung, akan dibahas oleh pimpinan partai. "Kami sudah berkomitmen, keputusan akhir saya dan Bapak Prabowo," tutupnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda mengungkapkan sejumlah alasan untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. Salah satunya sebagai bagian untuk mengikutkan Abdul Muhaimin Iskandar dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Bagi kami ketika mendorong koalisi PKB-Gerindra syaratnya ini bagian dari skenario PKB untuk mencapres dan mencawapreskan Cak Imin," ujar Huda kepada wartawan, Senin (13/3/2023).

Dorongan kepada Muhaimin untuk berkontestasi di Pilpres 2024 merupakan keputusan dari Muktamar PKB. Hal tersebut juga masih didorong dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra.

"Saat yang sama, opsi kami Gus Muhaimin memang sejak dari awal kan mandat Muktamar ya. Jadi wajib harus maju dalam pilpres itu," ujar Huda.

Berdasarkan amanat piagam deklarasi Partai Gerindra-PKB, keputusan terkait calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) merupakan kewenangan Muhaimin dan Prabowo Subianto sebagai ketua umum. Termasuk terhadap isu peluang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk diusung koalisinya.

Ia sendiri menghormati pendapat Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo yang terbuka mengusung Ganjar dalam Pilpres 2024. Keterbukaan tersebut terjadi asalkan Prabowo Subianto tetaplah capres.

Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan terkait sosok yang akan diusung pada Pilpres 2024 merupakan kewenangan Prabowo dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB.

"Kan ada dua syarat yang diminta Pak Hashim terkait dengan skenario opsi ini. Yang pertama, Pak Praboo harga mati harus capres, yang kedua soal Pak Ganjar jadi cawapres itu mutlak menjadi kewenangan Gus Imin," ujar Huda.

Jika dua syarat tersebut tak terpenuhi, tidak akan mungkin Ganjar akan berpasangan dengan Prabowo pada Pilpres 2024. Sebab, segala kewenangan terkait pilpres sudah diteken dalam piagam deklarasi antara Partai Gerindra dan PKB.

"Ini kan sifatnya opsi-opsi ya, tapi dari semua opsi tetep kembali pada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Sebagai opsi ya sah-sah saja karena ini dinamika, tapi sampai hari ini opsi yang disampaikan Pak Hashim belum secara resmi disampaikan ke Gus Muhaimin," ujar Huda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika