Pasang Foto 3 Menteri, Ribuan Massa Kepung DPR Tolak Tunda Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat, mulai buruh, petani, mahasiswa, nelayan, dan sebagainya mengepung gedung DPR RI, Jakarta, saat DPR RI menggelar sidang paripurna Selasa (14/3) siang. 

Dari spanduk besar yang dipasang di pagar halaman Gedung DPR RI massa menuntut agar DPR RI mencabut Perppu Cipta Kerja yang mereka nilai sebagai Perppu Tipu-Tipu. Selain itu massa juga menenteng spanduk bertuliskan Tolak Tunda Pemilu, Tunda Pemilu Atau Revolusi, dan Berantas KKN.

Mereka juga memasang poster besar yang memuat foto 3 menteri pemerintahan Presiden Jokowi.Ketiga foto menteri itu adalah foto Menko Perekonomian Airlangga yang disebut sebagai biang kerok UU Omnibus Law dan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker), Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan yang disebut sebagai biang kerok penundaan pemilu, dan foto Menkeu Sri Mulyani Indarwati yang ditambahkan tulisan "Kemana Uang Pajak Rakyat, Bongkar Dana Gelap 300 Triliun".

Ketua Konsorsium Pembaharuan Agraria Dewi Sartika dalam orasinya mendesak agar Perppu Cipta Kerja dicabut dan ditolak DPR RI. Alasannya Perppu ini mendorong pengadaan tanah sebesar-besarnya untuk investor.

"Alih-alih reformasi agraria, pemerintah malah membuat aturan agraria yang berpihak kepada kelompok korporasi, yang selama ini sudah menikmati pemilikan tanah di Indonesia," tegas Dewi.

Dewi juga mengkritik pemberian HGU tanah kepada investor selama 200 tahun. Padahal HGU yang sebelumnya hanya 25 tahun saja banyak menimbulkan konflik tanah dengan rakyat.

Produk KKN

Sementara itu Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat menyampaikan keprihatinannya atas sikap pemerintah yang selalu saja membuat kebijakan, peraturan yang meminggirkan rakyat, seperti Perppu Cipta Kerja.

Ia meyakini UU Omnibus Law maupun Perppu Cipta Kerja adalah produk yang lahir dari KKN pemerintah dengan investor."Sekarang terbukti, kita dibukakan mata bahwa ada uang ratusan triliun yang tidak bisa dipertanggung jawabkan," ujar Jumhur.

Ia membandingkan reformasi muncul karena adanya kasus KKN atas nama Edy Tanzil yang merugikan negara Rp 1,3 triliun, yang menghebohkan seluruh tanah air. "Ternyata sekarang ratusan triliun," ungkapnya.

Ketua Umum KSPSI itu mengingatkan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, bahwa perjuangan mereka adalah melawan KKN.

Sementara itu seorang mahasiswa dalam orasinya menyatakan, bahwa kehadiran mahasiswa dalam aksi di depan DPR RI itu adalah untuk menolak Perppu Cipta Kerja. 

"Perppu Cipta Kerja membuat ketidak pastian masa depan makin tinggi," ujar mahasiswa itu.

Meskipun ribuan massa mengepung gedung DPR RI, hingga saat ini tidak ada perwakilan aksi massa yang diterima perwakilan DPR RI. Namun demikian massa terus berorasi dan makin banyak yang datang mengepung gedung DPR RI. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika