Menko Airlangga Nyatakan Program Kartu Prakerja Belum Pernah Ada di Negara Lain
Pemerintah memberikan anggaran sekitar Rp 4,4 triliun.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, program semacam Kartu Prakerja belum pernah ada di negara lain. Maka, Indonesia menjadi negara pertama yang menjalankan program tersebut.
“Program Kartu Prakerja e-government yang pertama yang dilaksanakan di Indonesia. Bahkan yang pertama dengan model ini di berbagai negara,” ujarnya dalam Peringatan 3 Tahun Prakerja di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Ia menyebutkan, dalam tiga tahun sebanyak 16,4 juta masyarakat menerima manfaat Kartu Prakerja menghasilk 16,4. Lalu per tahun, Kartu Prakerja berhasil melakukan retraining dan reskilling untuk lebih dari lima juta angkatan kerja, sementara jumlah angkatan kerja per tahun mencapai tiga juta orang.
Diharapkan, program ini bisa menjadi contoh bagi negara lain yang ingin mengadakan retraining secara masif bagi warganya. "Ini juga mendapatkan apresiasi dari tokoh dunia karena banyak negara yang mau mencoba melakukan retraining secara masif, tapi belum ada yang berhasil, Kami bersyukur Prakerja bisa,” tutur dia.
Airlangga menjelaskan, Prakerja terus meningkatkan kualitas program dengan berulang kali melakukan literasi. Tantangan pemerintah menyediakan pelatihan secara masif berkualitas dan merata tidak mudah.
Belajar dari pengalaman Prakerja selama tiga tahun, upaya tersebut bisa berlangsung dengan pendekatan online. “Namun untuk pelatihan offline, bukanlah hal yang mudah karena jenis, lokasi maupun kualitas masing-masing berbeda,” jelasnya.
Sejauh ini, lanjut Airlangga, Prakerja sudah terbukti menjadi program yang patut diandalkan. Dua fungsi berpadu dalam satu program, yakni menyalurkan bantuan sosial sekaligus memberi pelatihan.
Memasuki tahun keempat atau pada 2023, pemerintah memberikan anggaran sekitar Rp 4,4 triliun. Ditargetkan penerimanya mencapai satu juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika