KSP: Presiden Ingin Korporasi Petani Dimudahkan Akses Modal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginginkan adanya program korporasi petani untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Pak Jokowi berharap agar ada korporasi petani. Maksudnya, petani tidak hanya sekadar panen, lalu langsung dijual. Tetapi, petani terlibat dalam proses produksi beras dan ikut dalam pemasaran hasil usaha tani," kata Moeldoko dalam seminar nasional pangan tentang "Pembenahan Kebijakan Pangan Menuju Indonesia Emas" di Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Sebagaimana dikutip dari siaran pers KSP, Moeldoko mengatakan korporasi petani perlu diperkuat dengan pemberian akses modal.

"Jadi pada saat panen, korporasi bisa memberikan manfaatnya kepada petani," ucap dia.

Ide tentang korporasi petani, kata Moeldoko, dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo pada 2017. Arahan Presiden tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian melalui Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2018.

Korporasi petani sebagai suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing dan berkesinambungan akan memberikan pembinaan, pengawalan, pemberian bantuan benih, pupuk, alat pascapanen dan pengolahan, serta pelatihan pemasaran kepada para petani yang menjadi anggota sekaligus pengelola korporasi.

Berdasarkan laporan riset Nagara Institute, yang dikutip KSP, disebutkan saat ini terdapat tren penurunan kesejahteraan petani dan minat generasi muda untuk bertani.

Laporan Badan Pusat Statistik juga menyebutkan bahwa sebagian besar jumlah penduduk miskin ada di sektor pertanian.

Rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian menyumbang kontribusi terbesar yakni 46,30 persen. Pendapatan rata-rata per bulan di sektor pertanian di tahun 2022 pun tercatat hanya sebesar Rp1,9 juta.

"Petani itu tantangannya, lahan semakin sempit dan rusak. Petani kita juga tidak serta merta bisa menerima teknologi. Terkait manajemen keuangan, ya begitu petani kita tidak bisa menghitung. Belum lagi ketika pascapanen, pasti ada loss (kerugian) 10 persen," ujar Moeldoko.

Selain itu, walaupun pemerintah mengalokasikan KUR pertanian sebesar Rp70 triliun pada 2021, menurut Moeldoko, petani masih mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan karena berbagai macam faktor mulai dari literasi hingga urusan birokrasi.

"Ada tiga hal yg mengakibatkan harga pangan naik yakni harga energi naik, kebijakan nasional dan kegagalan panen. Ketiga hal ini jangan dianggap remeh karena persoalan pangan adalah isu global. Namun, setelah memahami tantangan tersebut, kita mau ngapain? Itu yang harus dipikirkan," ucap Moeldoko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika