Kartu Kredit Pemerintah Gunakan GPN Dorong Ekosistem Keuangan Syariah
BSI dan BPD syariah diminta lekas bergerak ambil kesempatan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah segera menghadirkan kartu kredit menggunakan gerbang pembayaran nasional. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin kartu kredit pemerintah ini.
Direktur Industri Produk Halal, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Afdhal Aliasar mengatakan, arahan tersebut melibatkan bank-bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Sistem pembayaran melalui gerbang pembayaran nasional juga sangat diperlukan oleh ekosistem keuangan syariah dan industri halal agar berkembang melayani masyarakat," ujar Afdhal kepada Republika, Jumat (17/3/2023).
Menurutnya, ekosistem keuangan syariah dan ekonomi syariah telah berkembang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Hal ini melibatkan transaksi keseharian masyarakat Indonesia yang memang didominasi oleh populasi Muslim, dalam kegiatan ekonominya dengan berbagai sektor keuangan, makanan minuman halal, kosmetik, farmasi dan kesehatan serta pariwisata dengan haya hidup halal yang semakin umum berkembang.
"Saatnya keuangan syariah dan ekosistem perbankan syariah khususnya segera bergerak agar tidak ketinggalan kereta," ucapnya.
Maka itu, Afdal meminta perbankan syariah dapat bergerak menggunakan sistem pembayaran ini. Hal ini bertujuan agar keuangan syariah memiliki kemajuan yang baik dan adaptif.
"Segera bergerak, jangan ketinggalan kereta apalagi pemerintah juga memiliki Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BPD BPD Syariah lainnya berbagai pelosok," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika