Impor Beras Bakal Dibuka Bila Cadangan Beras Bulog Tetap Minim
Pemerintah akan memantau perkembangan produksi dalam negeri pada puncak panen raya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bakal membuka kembali keran impor bila cadangan beras pemerintah (CBP) tetap minim dan tak bisa dipenuhi produksi dalam negeri. Namun Badan Pangan Nasional (NFA) menegaskan, pemerintah akan memantau perkembangan produksi dalam negeri pada puncak panen raya Maret-Mei sebelum impor diputuskan.
"Kita mengutamakan produksi dalam negeri, kita akan hitung tiga bulan lagi, apakah cukup? Kalau cukup ya sudah tidak ada diskusi (impor) lagi. Tapi kalau tidak cukup kita antisipasi," kata Kepala NFA saat ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (17/3/2023).
Sejauh ini, tercatat total cadangan beras Perum Bulog hanya 280 ribu ton terdiri dari cadangan beras pemerintah (CBP) dan beras komersial. Dengan stok yang minim itu, Bulog telah ditugaskan untuk menyalurkan bantuan sosial kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan dengan perkiraan kebutuhan total 640 ribu ton.
Di satu sisi, stabilisasi harga beras harus terus dilakukan Bulog dengan perkiraan rata-rata kebutuhan bulanan mencapai 200 ribu ton.
Namun, Arief menegaskan, pemerintah harus menjaga stabilisasi pasar perberasan di dalam negeri. Oleh karena itu, penyerapan produksi petani harus digencarkan untuk menambah cadangan beras secara signifikan di musim panen raya kali ini.
Ia pun memastikan impor beras tidak akan dibuka selama masa panen raya. Pemerintah siap melindungi petani agar tidak mengalami kejatuhan harga di tengah musim panen raya di mana produksi melimpah. "Jangan lagi panen raya kita impor," kata Arief.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menambahkan, dari target total cadangan beras Bulog sebanyak 2,4 juta ton tahun, ia menargetkan sekitar 70 persen atau 1,7 juta ton dapat dipenuhi dalam musim panen raya kali ini.
Ia menilai, harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah dinaikkan pemerintah pun dinilai cukup bagi Bulog untuk dapat bersaing memperoleh pasokan produksi beras dari petani.
"Saya kira HPP itu sudah keputusan yang bagus dan bisa diterapkan, harga tidak ada masalah. Sekarang tinggal satu, produksi cukup atau tidak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika