PDIP tak akan Sendirian di Pilpres 2024, Itu Isyarat dari Pertemuan Jokowi dan Megawati

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri, Fauziah Mursid, Febrian Fachri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Sabtu (18/3/2023) lalu mengadakan pertemuan informal di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mengakui, salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah terkait koalisi untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Terkait dengan hal-hal yang sekarang sedang marak atau sedang hits, koalisi ke kanan, ke kiri, atau siapa dan siapa tentu saja kami berharap, PDIP berharap koalisi-koalisi yang nantinya akan terjadi memang koalisi yang sehat. Kemudian bisa menyatukan semua elemen bangsa," ujar Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Ia mengatakan, Jokowi dan Megawati paham bahwa setiap partai politik memiliki tujuan yang berbeda ketika membentuk koalisi. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut justru menghadirkan perpecahan.

"Tanpa membeda-bedakan apa pun yang jadi tujuannya dari tiap parpol dan intinya adalah bagaimana pertemuan kedua pemimpin ini presiden ketujuh dan kelima memang bisa memberikan manfaat bagi bangsa ini ke depan," ujar Puan.

"Jadi lebih bicara tentang arah berbangsa dan bernegara, bagaimana pemimpin bisa berjalan dengan baik, ekonomi berjalan sehat, dan meningkat. Juga menyelesaikan permasalahan, sehingga nanti tahun 2024 pascaselesainya pileg dan pilpres, pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua ini memang bisa selesai dengan baik dan lancar," sambungnya.

Di samping itu, Jokowi dan Megawati membahas masa depan Indonesia jelang Pemilu 2024. Apalagi, Megawati adalah Presiden kelima Republik Indonesia yang juga memantau kondisi Indonesia saat ini. Khususnya pada 2023, yang dipandang sebagai tahun yang panas jelang pesta demokrasi mendatang.

"Bagaimana kemudian semuanya itu tetap berjalan dengan baik, aman, lancar, sesuai dengan jadwalnya kemudian bermanfaat bagi bangsa dan negara. Bahwa pesta demokrasi lima tahunan atau pemilu lima tahunan itu adalah satu proses yg memang harus dilewati," uja Ketua DPR itu.

Megawati menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta didampingi oleh dua senior PDIP yakni Pramono Anung dan Hasto Kristiyanto. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu disebut membahas berbagai persoalan bangsa dan membangun kesepahaman terhadap masa depan.

Menurut Hasto, pada dua jam pertama, pertemuan dilakukan secara khusus di tempat yang penuh dengan memori Megawati bersama Presiden pertama Soekarno. Bahkan, Megawati menceritakan beberapa hal yang tak pernah disampaikan ke publik.

"Ibu Mega menunjukkan berbagai hal yang bersifat untold story kepada Presiden Jokowi dan sekaligus menyampaikan bagaimana ide, pemikiran, gagasan, dan cita-cita Bung Karno bagi Indonesia dan dunia," ujar Hasto.

"Dalam pertemuan tersebut tentu saja dibahas berbagai hal penting terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024," sambungnya.

Kepada wartawan pada Senin (20/3/2023), Jokowi mengakui pertemuannya dengan Megawati membahas terkait calon presiden di Pemilu 2024. "(Capres) Ya itu kira-kira," ujar Jokowi di gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan telah memberikan pandangannya terkait capres 2024 berdasarkan data dan angka yang dimiliki. "Yang jelas saya memberikan pandangan-pandangan dari angka-angka yang kita miliki dan dari data yang kita miliki," kata dia.

Selain soal capres, Jokowi juga mengakui membahas terkait koalisi bersama Megawati. Kendati demikian, ia enggan menjelaskan lebih lanjut soal pembicaraannya itu.

"(Koalisi) Ya itu kira-kiranya... Calonnya tanya Bu Mega," kata Jokowi.

In Picture: Deklarasi Prabowo Mania 08

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo menjadi variabel penentu konstelasi final Pemilihan Presiden 2024. Qodari mengatakan, meskipun saat ini ada tiga nama calon presiden yang mengemuka yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, namun konstelasi bisa berubah.

Sebab, hingga saat PDIP sebagai partai yang dapat mengajukan capres tanpa berkoalisi dengan partai mana pun, belum mengumumkan calon presidennnya.

"Semua tokoh politik pada hari ini menunggu keputusan Bu Megawati. Kenapa? Kalau Bu Mega belum mengambil keputusan ini susunan permainan bisa berubah," ujar Qodari saat paparan survei bertajuk "Pemilu 2024: Konstelasi Variabel Penentu dan Pemenangnya” di Hotel Harris FX Sudirman, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Qodari melanjutkan, apalagi bagi partai yang ingin mencalonkan Ganjar Pranowo yang notabene adalah kader dari PDIP. Sebab, jika tidak diizinkan Megawati dan Megawati justru mengusung calon lain, maka Ganjar dan calon pilihan PDIP akan head to head merebut basis suara yang sama.

"Jadi Bu Mega sebagai variabel ditunggu, kalau Bu Mega nggak setuju Ganjar tetapi Puan juga maju, dua duanya berebut basis suara yang sama," ujarnya.

Selain itu, lanjut Qodari, Presiden Jokowi juga sangat menentukan dalam konstelasi final Pilpres. Hal ini karena sebagian besar ketua umum partai politik ada dalam kabinet Indonesia Maju sehingga dalam konteks keberlanjutan program kerja dan pembangunan, maka preferensi pilihan Jokowi menjadi perhatian dan pertimbangan para ketua partai.

"Disadari atau tidak itu jadi pertimbangannya Pak Mardiono, Zulhas, Airlangga hartarto, bahkan pertimbangan Pak Prabowo. Jadi Pasti Pak jokowi jadi penentu karena bahasa tubuhnya dibaca dan diterjemahkan parpol, dan itu akan menentukan kemana keputusan para ketum parpol," ujarnya.

Survei Indo Barometer "Pemilu 2024: Konstelasi Variabel Penentu dan Pemenangnya” dilakukan pada 12-24 Februari 2023 dengan metode wawancara tatap muka. Survei dilakukan di 33 provinsi di Indonesia dengan survei 1.190 respondem dengan margin of erros sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sebelumnya, pakar ilmu politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, mengatakan partai penguasa yakni PDIP memegang kunci peta koalisi Pilpres 2024. Asrinaldi menyebut bila PDIP sudah menentukan sosok capres, partai-partai lain akan segera mengambil sikap dan membentuk poros yang serius. 

"Bagi partai selain PDIP, ini menunggu PDIP mendeklarasikan. Jadi akan ada dampak turunan bila PDIP sudah menentukan calon," kata Asrinaldi, kepada Republika di Kampus Universitas Andalas Padang, Jumat (17/3/2023). 

Hingga saat ini, PDIP masih belum menentukan sikap untuk penentuan calon presiden yang akan mereka usung. Dua nama yang punya peluang dicalonkan partai Banteng itu adalah Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. 

Bila PDIP memutuskan Puan sebagai capres, Ganjar akan jadi leluasa untuk masuk ke poros lain di luar PDIP. Karena, dia tidak ada beban lagi maju bersama partai lain karena PDIP sudah memilih Puan. 

Bila PDIP memilih Ganjar sebagai capres, partai lain juga akan mengambil sikap apakah berkoalisi dengan PDIP atau menjadi kompetitor PDIP.  Partai lain yang dimaksudkan Asrinaldi yang berpeluang satu gerbong dengan PDIP adalah seperti Partai Gerindra, Golkar PAN, PPP, PKB. Sedangkan poros Anies lewat Koalisi Perubahan menurut Asrinaldi sudah hampir dipastikan tidak akan berubah. 

Asrinaldi memahami dilematis PDIP dalam menentukan calon yang akan diusung di Pilpres 2024. Bila mengusung Ganjar, ada ketakutan dari Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri akan sulit mengendalikan Ganjar bila menjadi presiden karena ia dinilai trah Jokowi. 

"Bila PDIP calonkan Ganjar dan menang, Jokowi bisa kuasai PDIP. Itu pasti tidak diinginkan oleh Megawati," ujar Asrinaldi. 

Tapi bila memaksakan Puan Maharani sebagai capres, PDIP dihadapkan dengan situasi elektabilitas putri kandung dari Megawati itu yang hingga kini masih rendah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika