Menhan Israel Ancam Undur Diri Jika Reformasi Peradilan Dilanjutkan

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengancam akan mengundurkan diri jika pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap melanjutkan usulan perombakan yudisial. Gallant menyoroti gelombang personel militer yang mengambil bagian dalam protes anti-pemerintah di Israel selama hampir tiga bulan terakhir.

"embangkangan yang meluas seperti itu dapat merusak kemampuan IDF (Pasukan Pertahanan Israel) untuk menjalankan misinya," ujar Gallant, dilaporkan Middle East Monitor, Selasa (21/3/2023).

Gallant menegaskan, Pasukan Pertahanan Israel tidak akan ikut campur dalam pertikaian politik. Kendati demikian, ratusan tentara cadangan dan personel lainnya, termasuk hampir seluruh skuadron jet tempur telah menolak untuk bertugas sebagai protes atas reformasi peradilan tersebut. 

Kementerian Pertahanan dilaporkan menolak mengomentari masalah ini.

Sekitar 100 petugas dari unit rahasia Angkatan Udara Israel mengancam akan menghentikan dinas militer, jika pemerintah melanjutkan reformasi peradilan. Peringatan itu ditulis dalam surat yang ditandatangani oleh petugas dan dikirim ke media massa.  

"Hati nurani kami mungkin menentukan bahwa kami tidak dapat lagi menjadi bagian dari dinas cadangan. Kami merasa takut mengambil bagian dalam dinas militer sehubungan dengan perubahan Konstitusi yang merusak demokrasi Israel dapat menjadi pelanggaran terhadap kami, sumpah, hati nurani kami dan misi kami," ujar isi surat tersebut.

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan, surat tersebut juga ditandatangani oleh para perwira termasuk dua mantan komandan Angkatan Udara. Menurut Haaretz, ratusan perwira dan komandan dari unit yang berbeda pada Kamis (16/3/2023) mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan dinas militer sebagai tentara cadangan mulai Ahad (19/3/2023). Langkah ini sebagai protes terhadap perombakan yudisial.

"Kami tidak punya kontrak dengan diktator. Kami dengan senang hati akan kembali ke pekerjaan sukarela kami segera setelah demokrasi dijamin," kata  ratusan petugas Angkatan Udara dalam surat yang dikirim ke media. 

Surat-surat ini termasuk di antara beberapa surat serupa yang ditandatangani, serta dikeluarkan oleh ratusan perwira dan komandan Israel dari dinas militer dan intelijen Israel. Sebelumnya mantan perdana menteri Israel Ehud Olmert meminta para pemimpin dunia untuk memboikot Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena mendorong perombakan yudisial.

Media Israel melaporkan, seruan langka untuk intervensi internasional dalam urusan Israel muncul ketika puluhan ribu warga Israel memprotes reformasi peradilan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika