Presiden Israel Desak Netanyahu Setop Upaya Rombak Sistem Yudisial

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Presiden Israel Isaac Herzog mendesak pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menyetop upaya legislasi untuk merombak sistem peradilan yang telah memicu demonstrasi nasional selama tiga bulan terakhir. Desakan itu disampaikan setelah Yoav Gallant dipecat sebagai menteri pertahanan karena menyuarakan keprihatinan atas proses legislasi yang didorong pemerintahan Netanyahu.

“Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya meminta Anda untuk segera menghentikan proses legislatif,” tulis Herzog lewat akun Twitter resminya, Senin (27/3/2023). Di awal cicitannya, Herzog mengungkapkan bahwa pernyataannya dilayangkan untuk Netanyahu serta seluruh anggota pemerintahan dan koalisinya.

Herzog mengungkapkan, keprihatinan mendalam melingkupi seluruh Israel atas upaya pemerintahan Netanyahu merombak sistem peradilan. “Keamanan, ekonomi, masyarakat, semuanya terancam. Mata seluruh warga Israel tertuju pada kalian. Mata seluruh orang Yahudi tertuju pada kalian. Mata seluruh dunia tertuju pada kalian,” ujarnya.

Dia pun memohon kepada parlemen Israel (Knesset) agar memprioritaskan aspirasi masyarakat. “Saya memohon kepada semua kepala faksi Knesset, baik koalisi maupun oposisi, untuk menempatkan warga negara di atas segalanya, dan untuk bertindak secara bertanggung jawab serta berani tanpa penundaan lebih lanjut. Sadarlah sekarang! Ini bukan momen politik, ini momen kepemimpinan dan tanggung jawab,” ucap Herzog.

Benjamin Netanyahu memecat Yoav Gallant dari jabatannya sebagai menteri pertahanan Israel pada Ahad (26/3/2023) malam. “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memutuskan, malam ini, untuk memberhentikan Menteri Pertahanan Yoav Gallant,” katanya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Gallant dipecat sehari setelah menyuarakan keprihatinan atas proses legislasi yang didorong pemerintahan sayap kanan Netanyahu untuk merombak sistem peradilan di Israel. Upaya perombakan itu telah diprotes publik Israel. Selama tiga bulan terakhir, puluhan hingga ratusan ribu warga menggelar unjuk rasa di seluruh Israel untuk menggagalkan inisiatif perundang-undangan tersebut.

Karena gelombang demonstrasi tak kunjung redam, Gallant, pada Sabtu (25/3/2023) lalu meminta agar proses legislatif terkait rencana perombakan sistem peradilan dihentikan. Menurutnya, rencana perombakan tersebut membahayakan keamanan negara mengingat jajaran militer juga memprotesnya.

Gallant mengungkapkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menolak dan memprotes reformasi peradilan yang didorong pemerintahan Netanyahu. “Saya mendengar suara mereka, dan saya khawatir. Peristiwa yang terjadi dan isu-isu dalam masyarakat Israel tidak luput dari Angkatan Pertahanan Israel. Perasaan marah, sakit, dan kecewa yang belum pernah terjadi sebelumnya telah muncul dari mana-mana,” kata Gallant, dikutip Times of Israel.

Setelah melihat gelombang demonstrasi yang tak kunjung usai selama tiga bulan terakhir, Gallant melihat sumber kekuatan di internal Israel terkikis. “Keretakan yang tumbuh dalam masyarakat kita menembus IDF dan badan keamanan. Ini menimbulkan ancaman yang jelas, langsung, dan nyata terhadap keamanan negara. Saya tidak akan mengulurkan tangan untuk ini,” ucapnya.

Pemerintahan Netanyahu dilaporkan akan mendorong pemungutan suara di parlemen Israel atau Knesset pekan ini. Mereka menargetkan Knesset mengesahkan undang-undang (UU) yang akan memberikan pemerintah keputusan akhir atas semua penunjukan yudisial. Pemerintahan Netanyahu pun mendorong Knesset mengesahkan UU yang akan memberi parlemen wewenang untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung dan membatasi tinjauan yudisial atas UU.

Netanyahu dan sekutunya mengatakan rencana perundang-undangan itu akan mengembalikan keseimbangan antara cabang yudisial dan eksekutif. Selain itu, upaya perombakan sistem hukum tersebut dinilai bakal mengendalikan apa yang mereka lihat sebagai pengadilan intervensionis dengan simpati liberal. Namun para kritikus mengatakan UU itu akan menghapus sistem check and balances Israel dan memusatkan kekuasaan di tangan koalisi pemerintahan. Mereka juga mengatakan bahwa Netanyahu, yang diadili atas tuduhan korupsi, memiliki konflik kepentingan.
 

Ikuti Whatsapp Channel Republika