Dede Yusuf Ingatkan Perlu Rencana Darurat Soal Polemik Piala Dunia U-20
Gubernur Bali dan Jateng, serta Wagub Jabar menolak kedatangan timnas Israel.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia terus bergulir. Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, menyayangkan terjadinya peristiwa pembatalan drawing Piala Dunia U-20 di Bali oleh FIFA tersebut. Dede mengingatkan, pembatalan tersebut sangat berdampak kepada semangat, performa, sekaligus peluang pemain timnas Indonesia.
Yang mana, sambung dia, mereka telah berlatih sejak awal untuk menghadapi pertandingan di Piala Dunia U-20 mendatang. Dede berpendapat, sebagai negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah, jika Indonesia sudah siap dari awal terkait penyelenggaraan seharusnya hal-hal ini sudah diperhitungkan.
Jangan sampai, kata dia, sudah sampai tahap ini baru dimasalahkan. "Ini hajat FIFA dan kita ikut bidding sebagai tuan rumah dengan segala konsekuensinya," kata Dede di Jakarta, kemarin.
Baca: Wagub Uu Ruzhanul Ulum Tolak Timnas Israel Bermain di Indonesia
Politikus Partai Demokrat tersebut mengaku, tidak ingin usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia berakhir gagal. Karenanya, Dede berharap, segenap institusi dan lembaga terkait membuat rencana darurat.
Rencana ini vital agar pencabutan Indonesia jadi tuan rumah tidak terjadi. Tentu, lanjut Dede, ini akan berdampak jika sampai ada pembatalan pengundian, bahkan pencabutan status tuan rumah dan Timnas indonesia terancam tidak main. "Harus ada contingency plan, misal ditawarkan drawing di daerah lain di Indonesia, yang pemerintah daerahnya siap," ujar Dede.
Sebelumnya, FIFA membatalkan agenda pengundian Piala Dunia U-20 di Bali yang rencananya digelar pada 31 Maret 2023. Banyak yang menduga pembatalan diduga terjadi akibat banyak penolakan akibat keikutsertaan timnas sepak bola Israel.
Sikap penolakan terhadap timnas Israel beberapa di antaranya disampaikan Gubernur Bali, I Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Penolakan tersebut dilontarkan lantaran kedatangan Israel tidak sejalan dengan kebijakan politik Indonesia terkait penjajahan Israel terhadap Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika