Anggota DPR Minta Pemerintah tidak Terburu-buru Impor Beras

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah tidak terburu-buru melakukan impor beras jika kondisi gabah di petani masih tersedia.

"Pemerintah jangan buru-buru impor manakala gabah di petani masih tersedia. Jadi jangan sampai terjadi gabah yang tersedia tidak diserap, namun malah lebih memilih impor," kata Dedi dalam sambungan telepon di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (30/3/2023).

Ia menyampaikan hal tersebut karena saat ini pemerintah kembali membuka wacana untuk impor beras sebanyak dua juta ton karena serapan gabah di petani belum bisa memenuhi stok cadangan beras pemerintah.

Menurut dia, impor jangan buru-buru dilakukan, apalagi saat gabah masih tersedia di petani karena di antara tugas negara ialah melindungi petani dan menyediakan ketersediaan pangan untuk masyarakat.

Kedua tugas negara tersebut, kata Dedi, bisa berjalan beriringan jika seluruh lembaga di pemerintahan bekerja sama komprehensif dan tidak saling ego, seperti Kementerian Pertanian fokus meningkatkan produktivitas dan Kementerian Perdagangan bertugas mengatur regulasi ketersediaan.

"Di situlah harus dibangun antara yang produksi dan mengatur regulasi, ketersediaan harus berjalan bersama. Jangan sampai yang satu ingin meningkatkan produksi, namun yang satu ingin mencari jalan pintas keuntungan besar tanpa mempedulikan nasib petani," katanya.

Ia menilai saat ini petani kebingungan karena pengusaha atau tengkulak yang biasa menyerap gabah mereka mengalami dilema. Mereka takut kalau menyerap banyak gabah petani, justru malah pemerintah melakukan impor beras.

"Sehingga ketika dia membeli dengan harga cukup tinggi, begitu impor harus jual dengan harga rendah. Kondisi psikologis ini harus diselesaikan agar gabah petani terserap dan penyerapnya punya kepastian," katanya.

Sementara di sisi lain, Dedi menyoroti pemerintah dalam hal ini BPS yang selalu membuat "branding" bahwa petani padi harus terus miskin. ia mengatakan saat panen tinggi harga dibuat murah dan saat panen raya justru muncul kebijakan impor.

"Kemudian masuk desain berpikir kenaikan sekian kilogram beras berdampak pada inflasi. Kalau mau Lebaran yang 'diomongin' inflasi pasti beras, cabai, dan bawang, tapi harga pakaian naik tidak dianggap inflasi, harga sewa mobil naik tidak dianggap inflasi, ini kan branding yang diarahkan untuk petani kita menjadi kelompok marginal yang selamanya akan miskin," katanya.

Meskipun mereka miskin dari segi statistik BPS, kata dia, tetapi hidupnya jauh lebih berkah dibanding yang tinggi pendapatannya karena sampai hari ini tidak ada petani yang berduyun-duyun datang ke DPR RI demo menuntut nasib mereka.

Hal lain di sektor pertanian, menurut dia, ialah persoalan pupuk karena hingga kini selalu menjadi problem penurunan produktivitas, terutama bagi petani yang memiliki lahan garapan kecil. Ia menilai permasalahan tersebut tak akan pernah berakhir jika hulu hingga hilir tidak ditangani secara serius.

"Kita tahu bahwa dibalik menurunnya produktivitas, ada keuntungan para pedagang, yakni mereka yang senang impor. Jadi ke depan angka statistik dan anggaran pertanian mesti diarahkan pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar agar kita tidak dari tahun ke tahun, dari Lebaran ke Lebaran selalu berbicara beras dan cabai terus, seolah negeri ini tak pernah bergeser masalahnya dari kebutuhan pokok kita," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika