Alasan Gerindra Yakin PKB akan Terima Wacana Koalisi Besar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, bahwa Prabowo Subianto membuka diri terhadap penjajakan kerja sama politik untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024. Termasuk dalam hal ini adalah wacana koalisi besar yang terdiri dari banyak partai politik.

Hasil penjajakan yang dilakukan oleh Prabowo, tentunya juga akan disampaikan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan rekannya di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ia sendiri yakin, pembahasan ihwal koalisi besar bersama PKB tak berlangsung alot.

"Saya kira tidak alot, karena PKB pemikirannya sama bahwa negara yang besar dengan jumlah 275 juta (jiwa), wilayah yang luas, multietnis, dan berbagai macam persoalan bangsa ini harus dihadapi dengan kekuatan yang besar," ujar Muzani di depan kediaman Prabowo, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Kekuatan besar untuk menghadapi berbagai persoalan bangsa tersebut dapat diperoleh dari koalisi besar. Meskipun terkait dengan Partai Gerindra, hal tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu dengan PKB.

"Kekuatan yang besar itu salah satu caranya dengan kekuatan parlemen yang besar, yakni dengan koalisi yang besar. Saya kira dalam hal itu, saya kira PKB sama, kami sudah bicarakan itu dan sama," ujar Muzani.

Jika koalisi besar benar terbentuk, ia yakin perembukan untuk menentukan calon presiden (capres) yang akan diusung tidaklah sulit. Mengingat, koalisi antarpartai politik pastinya diikat oleh visi, misi, dan tujuan yang sama.

"Pemikiran bangsa dan negara yang besar dari seluruh partai itulah yang nanti akan mempermudah penentuan dalam koalisi, tentang calon presiden dan cawapres. Dan kami merasa Gerindra juga tidak merasa itu sebagai sesuatu yang sulit," ujar Muzani.

"Prinsipnya adalah bagaimana kita bersama-sama bisa melakukan proses pemilu, proses demokrasi itu dengan baik. Karena makin besar koalisinya, maka rakyat, masyarakat akan lebih mudah menentukan masa depan pemimpinnya dengan lebih baik," sambung Wakil Ketua MPR itu.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menanggapi santai ihwal pendapat yang menyebut bahwa pembahasan capres untuk koalisi besar akan rumit. Menurutnya, pembahasan terkait capres dari wacana koalisi besar bisa saja alot atau bahkan lancar.

"Kalau pengamat memprediksi alot, ya saya kira bisa alot, bisa lancar, ya kan tergantung itikad baik kita semua. Saya kira tidak jadi masalah dan kadang-kadang negosiasi alot pun kalau hasilnya bagus emangnya kenapa," ujar Prabowo di kediamannya, Jakarta, Rabu.

Prabowo sendiri mengenal baik empat ketua umum partai politik yang hadir dalam silaturahim nasional yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN). Termasuk dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Saya merasa ini kawan semua, kita merah putih semua, iya kan. Kita tidak usah diragukan lagi mereka, benar tidak. Saya sama teman-teman di PDIP juga, saya kira ya ndak seseram yang kalian berharap mungkin," ujar Prabowo.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menilai bahwa semua kemungkinan masih dapat terjadi sebelum pendaftaran pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) pada September mendatang. Termasuk terbentuknya koalisi besar.

Namun, akan terjadi kerumitan jika PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membentuk koalisi besar. Salah satunya dalam penentuan capres-cawapres yang akan diusung.

"Jadi kerumitannya ada di situ. Nah jika nanti berkoalisi atau koalisi besar itu bukannya lebih rumit lagi? Ini yang kami pikirkan apakah nanti atau pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres dengan koalisi yang besar itu pakai ukuran dan standar apa memutuskannya," ujar Jazilul lewat pesan suara, Senin (3/4/2023).

Ia sendiri membandingkannya dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Partai Gerindra yang tak kunjung memutuskan pasangan capres-cawapres. Sebab, Prabowo Subianto dan Abdul Muhaimin Iskandar yang diberikan kewenangan tentu memikirkan momentum dan strategi pengusungannya.

"Apalagi berlima, nah oleh sebab itu sebagai proses awal tentu kami mengikuti apa arahan ketua umum kami, tentang wacana koalisi besar ini. Namun, pengalaman yang berjalan itu kerumitannya justru pada bagaimana menyusun format koalisi nya, menentukan calon presiden dan calon wakil presidennya," ujar Jazilul.

In Picture: Pertemuan Ketua Partai Perindo dengan Gerindra

Salah satu parpol yang digadang juga akan bergabung ke koalisi besar adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengatakan bahwa Puan Maharani akan menemui ketua umum partai politik terkait wacana koalisi besar.

"Mbak Puan lagi intensif sebagaimana saya sampaikan berbicara dengan para ketua umum partai politik untuk gagasan koalisi besar itu supaya bisa ditindaklanjuti," ujar Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

PDIP sendiri menangkap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal wacana koalisi besar usai menghadiri acara silaturahim yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN). Bahwa pembentukannya merupakan urusan ketua umum partai politik.

"Kami menangkap itu, karena kami memang di PDI Perjuangan sejak awal membangun bangsa itu tidak sendirian harus bergotong royong," ujar Said.

"Maka kemudian Mbak Puan menyampaikan dengan clear kemarin, Mbak Puan siap untuk jadi tuan rumah koalisi besar," sambung Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.

PDIP memegang prinsip, bahwa membangun bangsa bukan hanya soal efektivitas dan elektoral. Mengingat koalisi besar tak menjamim kemenangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Kebersamaan itu jauh di atas segala-galanya, itulah substansi yang ditangkap oleh Mbak Puan. Oleh karenanya Mbak Puan menyatakan diri siap untuk menjadi tuan rumah di koalisi besar," ujar Said.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli berharap PDIP menolak terbentuknya koalisi besar, mengingat mereka tak hadir dalam acara silaturahim nasional yang digelar PAN dan dihadiri Jokowi. Tujuannya agar terbentuknya lebih dari dua poros koalisi pada Pilpres 2024.

"Saya harap PDIP menolaknya, kalau tidak menolak dan setuju atas koalisi besar, maka pernyataan yang muncul selama ini bahwa negara ini diatur oleh oligarki menjadi menjadi kenyataan," ujat Romli saat dihubungi, Senin (3/4/2023).

Di balik wacana pembentukan koalisi besar, ia menilai elite-elite partai politik, khususnya yang berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hanya ingin Pilpres 2024 diikuti oleh dua pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres). Adapun slot pertama sudah diisi oleh Anies Rasyid Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Hal tersebutlah yang mendasari wacana koalisi besar antara Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelima partai itu dinilai hanya ingin mengamankan kekuasaannya di pemerintahan selanjutnya.

"Dengan lima partai tersebut akan membangun koalisi besar, bisa jadi nanti hanya dua pasang capres. Tampaknya para elite partai tidak mau memanfaatkan coattail effect dari pemilu serentak, mereka lebih tergiur dengan kemenangan dan kekuasaan yang nanti mereka dapat," ujar Romli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika