Presiden Macron: Eropa Tidak Boleh Ikuti Kebijakan AS dan Cina Soal Taiwan
Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.
REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Eropa tidak tertarik mengakselerasi krisis Taiwan dan harus mengejar strateginya sendiri secara independen dari Washington dan Beijing. Hal ini ia sampaikan dalam sebuah pernyataan yang dirilis Ahad (9/4/2023) kemarin.
Macron baru saja pulang dari kunjungan tiga hari ke Cina di mana ia menerima sambutan hangat Presiden Xi Jinping. Sementara Cina menggelar latihan di sekitar Taiwan sebagai bentuk respon atas pertemuan Presiden Tsai Ing-wen dengan ketua House of Representative AS Kevin McCarthy pekan lalu.
Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Beijing juga tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mengembalikan kedaulatannya ke pulau demokratis tersebut.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan surat kabar Les Echos dan Politico pada Ahad (9/4/2023) kemarin Macron mengatakan Eropa tidak boleh mengakselerasi konflik. Tapi butuh waktu untuk membangun posisi sebagai pihak ketiga antara Cina dan AS.
"Hal terburuk adalah berpikir kami Eropa harus menjadi pengikut dalam topik ini dan beradaptasi dengan ritme Amerika atau reaksi berlebihan Cina," kata Macron seperti dikutip Politico saat berada di Cina.
Le Echos dan Politico mengutip Macron yang mengatakan Eropa harus mendanai industri pertahanannya lebih baik lagi, mengembangkan energi nuklir dan berkelanjutan. Serta mengurangi ketergantungan pada dolar AS untuk membatasi ketergantungan pada AS.
Wawancara itu dilakukan dalam penerbangan antara Beijing ke Kota Guangzhou. Pada Jumat (7/4/2023) di Guangzhou, lalu penasihat Macron mengatakan dalam pertemuan dengan Xi, kedua pemimpin itu melakukan diskusi "yang padat dan jujur" mengenai masalah Taiwan.
"Presiden merasa kami harus berhati-hati sehingga tidak ada kecelakaan atau eskalasi ketegangan (yang dapat mengarah) pada Cina menggelar serangan," kata penasihat Elysée.
Macron berkunjung ke Cina bersama 50 delegasi bisnis termasuk Airbus dan produsen energi nuklir EDF. Kedua perusahaan itu menandatangani kesepakatan selama kunjungan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika