Netanyahu Batalkan Pemecatan Menteri Pertahanan Israel

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan keputusannya untuk memecat Yoav Gallant sebagai menteri pertahanan pada Senin (10/4/2023). Gallant sempat dipecat usai mengkritik terhadap rencana kontroversial pemerintah untuk merombak peradilan.

Netanyahu mengatakan, Gallant tetap di posnya. “Saya memutuskan untuk menempatkan perbedaan yang kami miliki di belakang kami. Gallant tetap pada posisinya dan kami akan terus bekerja sama demi keamanan warga Israel." ujar perdana menteri itu.

“Bahkan dalam beberapa hari terakhir kami bekerja sama dan berdiri bersama sepanjang waktu di semua lini dalam menghadapi tantangan keamanan,” kata Netanyahu.

Sedangkan Gallant memperlihatkan fotonya duduk bersebelahan dengan Netanyahu dalam sebuah tweet. "Kami terus bersama dengan kekuatan penuh, untuk keamanan Israel," ujar menteri pertahan tersebut.

Netanyahu mengumumkan akhir bulan lalu bahwa Gallant dipecat dari jabatannya. Keputusan tersebut memicu gelombang protes massa spontan dan pemogokan umum yang mengancam melumpuhkan negara. Tindakan itu memaksa pemimpin Israel untuk menangguhkan rencananya yang memecah belah untuk merombak sistem peradilan.

Meski telah mengumumkan pemecatan, Netanyahu tidak pernah mengirim Gallant surat pemutusan hubungan kerja secara resmi. Gallant pun masih bekerja hingga Senin. Pembantu Gallant mengatakan, itu adalah pekerjaan seperti biasa di Kementerian Pertahanan. Dalam beberapa hari terakhir, Gallant terlihat ikut serta dalam pertemuan pemerintah Israel yang membahas ketegangan di Yerusalem yang meningkat pekan lalu.

Krisis peradilan dan masalah lain termasuk dakwaannya atas tuduhan korupsi pada 2019 telah mengalihkan perhatian Netanyahu dari fokus tradisionalnya pada keamanan dan diplomasi. Banyak orang Israel khawatir tentang prospek jabatan menteri pertahanan yang kosong.

Puluhan ribu orang Israel mengambil bagian dalam protes selama 14 minggu berturut-turut menentang rencana pemeriksaan peradilan pada Sabtu (8/4/2023). Penyelenggara mengatakan, rencana itu akan mengurangi keamanan nasional Israel dengan mengacaukan militer dan melemahkan negara di mata musuh-musuhnya.

Para demonstran juga mengatakan, Netanyahu memiliki konflik kepentingan pada saat diadili. Namun, pendukung Netanyahu mengatakan, rencana itu diperlukan untuk mengendalikan kekuasaan hakim yang  terpilih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika