Pariwisata Halal Ditolak Banyak Daerah, Begini Tanggapan Wapres
Ada beberapa kesalahpahaman di beberapa tempat tentang wisata Muslim atau halal.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres), KH Ma'ruf Amin meluruskan kembali kesalahpahaman sebagian orang tentang pariwisata halal. Kiai Ma'ruf menegaskan, pariwisata halal maupun pariwisata muslim bukan berarti tempat wisatanya disyariahkan atau dihalalkan.
"Ada beberapa kesalahpahaman di beberapa tempat tentang pariwisata Muslim atau pariwisata halal, pariwisata syariah, sepertinya dimaknai bahwa wisatanya akan dihalalkan, akan disyariahkan, sehingga banyak misalnya daerah menolak," ujar Ma'ruf saat mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Gorontalo di Jakarta, Jumat (14/4/2023).
Namun yang benar, kata dia, layanan-layanan ramah Muslim disediakan di tempat wisata tersebut. Menurut Kiai Ma'ruf, pariwisata ramah Muslim, di antaranya tersedianya restoran halal, tempat ibadah, dan ada penunjang lain yang mendukung wisatawan Muslim merasa nyaman di tempat wisata.
Ma'ruf menuturkan, pariwisata ramah muslim ini saat ini tersedia di berbagai negara, tidak hanya negara mayoritas Muslim, tetapi juga negara minoritas Muslim, seperti Cina, Korea Selatan, Thailand, dan negara lainnya.
"Saya pernah ke Beijing, di sana ada restoran halal ada tempat salat. Saya pernah ke Korea Selatan makan di sana juga ada tempat namanya Nami Island, tempat wisata seluruh dunia ada tempat salat, ada restoran halal, ada makanan dan minuman yang halal," ujar Kiai Ma'ruf.
Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tersebut menjelaskan, saat ini, beberapa negara yang jumlah penduduk Muslim-nya sedikit, sedang berlomba ingin menjadi pusat halal dunia.Begitu juga ekonomi dan keuangan syariah yang menjadi incaran berbagai negara tersebut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"Tiongkok telah berhasil menjadi eksportir baju Muslim tertinggi ke Timur Tengah. Ibu kota Inggris juga menjadi pusat keuangan syariah di Barat. Thailand telah mencanangkan visi menjadi dapur halal dunia dan Korea juga ingin merebut pasar pariwisata ramah Muslim," ujarnya.
Karenanya, Kiai Ma'ruf mendorong tiap daerah di Indonesia menangkap peluang potensi halal maupun ekonomi syariah di wilayahnya. Dalam kesempatan itu, saat mengukuhkan KDEKS Provinsi Gorontalo yang juga ke-13 di Indonesia, ia berpesan agar pengurus bersinergi dengan KNEKS mengembangkan empat fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, salah satunya pariwisata halal.
Menurut Kiai Ma'ruf, keinginan Gorontalo untuk menumbuhkan sektor industri pariwisata halal harus ditopang dengan ekosistem pariwisata halal. Dia pun berharap ada perbaikan kualitas pelayanan pariwisata ramah Muslim, pengembangan industri halal, dan peningkatan pendidikan guna menyediakan SDM yang profesional.
"Zona kuliner halal aman dan sehat atau zona KHAS yang sekarang sudah dibangun di beberapa daerah zona KHAS juga perlu dibentuk sejalan dengan program pengembangan wisata halal di Gorontalo," ujar Kiai Ma'ruf.
"Dan yang tidak kalah penting yaitu percepatan sertifikasi halal bagi UMKM termasuk sertifikasi halal bagi potong hewan rumah potong hewan sebagai hulu produk pangkal halal," ucap Kiai Ma'ruf menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika