Anggota DPR Dapil Lampung: Bima adalah Kita, Keluhannya adalah Keluhan Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Lampung I mengatakan, pernyataan Bima Yudho Saputro terhadap Provinsi Lampung merupakan bentuk aspirasi sekaligus keluhan terhadap pemerintah provinsi di sana. Ia meminta agar Polda Lampung tak menindaklanjuti proses hukum terhadap laporan kepada Bima.

"Saya meminta agar laporan kepada Polisi terkait viralnya video Bima yang menyebutkan Lampung tidak maju-maju, tidak perlu ditindaklanjuti menjadi proses hukum. Terlalu banyak membuang energi yang tidak perlu jika memproses persoalan seperti ini," ujar Taufik lewat keterangannya, Ahad (16/4/2023).

Justru sebaliknya, pejabat daerah yang menjalankan amanah rakyat Lampung harus melihat ini sebagai aspirasi, sekaligus pengingat agar bekerja lebih baik. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika sendiri merespons positif ketika Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja ke sana.

"Semoga semua pemangku kebijakan dapat menjadikan keluhan yang tersampaikan melalui viralnya pernyataan Bima sebagai penyemangat untuk selalu mendengar, mengkaji, dan merespon berbagai keluhan dengan tindakan konkrit," ujar Taufik.

Jalan rusak hingga sarana dan prasarana yang kurang baik memang ditemukannya di banyak daerah di Lampung, ketika ia berkeliling di dapilnya. Jelasnya, masalah infrastruktur adalah keluhan yang paling utama dan selalu ditanyakan kepadanya.

"Bima adalah kita, keluhannya adalah keluhan rakyat yang mengharapkan Lampung lebih baik lagi. Bima sedang memberikan pesan dan itu adalah aspirasi, karena itu tangkaplah aspirasi itu, jangan berpikir untuk menangkap orangnya," ujar Taufik.

Selama menjadi anggota DPR dari Dapil Lampung I, ia telah berkeliling sampai ke pelosok-pelosok. Mulai dari naik-turun gunung, masuk-keluar hutan, menyusuri pesisir pantai, dan masuk ke daerah terpencil yang sulit dijangkau. 

"Saya mengalami sendiri sulitnya medan yang harus ditempuh karena banyak jalan rusak karena itu saya mengafirmasi keluhan masyarakat, yang juga dikeluhkan Bima, yakni masih sangat banyak jalan rusak yang menyulitkan akses kehidupan masyarakat," ujar Taufik.

Ia menyadari, membangun, merawat dan memperbaiki jalan butuh anggaran besar. Namun, aspirasi Bima dan seluruh masyarakat Lampung ini tidak boleh dijawab dengan hanya sekedar jawaban kesulitan anggaran sebagai pembenaran.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Lampung perlu memikirkan politik anggaran yang memiliki strategi ekonomi jangka panjang atas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang selama ini seringkali dalam politik anggaran dilihat dari kacamata proyek saja, harus diubah cara pandangnya. 

"Manfaat ekonomi masyarakat sebagai efek bola salju dari terbangunnya infrastruktur jalan yang baik harus selalu melekat dalam perumusan kebijakan infrastruktur. Sehingga kebijakan dan pembangunan sarana penunjang pemberdayaan ekonomi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari politik anggaran dan kebijakan infrastruktur," ujar Ketua DPP Partai Nasdem itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika