Orang Tua Bima Ketakutan Setelah Ditelepon Gubernur Lampung, Ini Penyebabnya

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Juru Bicara dari pihak keluarga Tiktoker Bima Yudho yang viral karena mengkritisi Pemprov Lampung, Bambang Kuncoro, mengatakan, bahwa pihaknya tidak ingin masalah saat ini terus berlarut. Bambang mengaku, pihak keluarga ketakutan karena Bima dilaporkan ke kepolisian dan proses hukum tetap akan dilanjutkan.

"Terlalu banyak atensi terkait masalah ini, kami pihak keluarga tidak ingin jadi berlarut," kata Bambang Kuncoro yang juga paman dari Bima Yudho, di Bandarlampung, Ahad (17/4/2023).

Menurutnya, pihak keluarga Bima pun sebenarnya terkejut karena konten yang dibuat oleh yang bersangkutan viral. Karena, sebelumnya sudah banyak konten kreator bahkan media mainstream lokal maupun nasional yang menginformasikan hancurnya infrastruktur di Lampung.

"Kami pihak keluarga terkejut, saya saja tak mengira akan seviral ini konten yang dibuat oleh Bima. Padahal persoalan infrastruktur ini sudah diangkat oleh media nasional tapi tidak juga viral, ketika Bima dengan gaya komunikasi yang ada kata-kata negatif viral, terutama saat mengkritik jalan karena yang menonjol adalah jalan," ujarnya.

Kemudian, ia juga sangat menyayangkan respons yang kurang baik dari pihak entah dari pemerintah daerah, baik dari gubernur maupun bupati dan lainnya. "Kami pihak keluarga hanya sayangkan respons kurang baik dari entah pemda, gubernur, bupati dan lain-lain, karena kalau menurut kami inilah cara anak muda zaman sekarang dalam mengkritik," kata dia.

Bahkan, lanjut dia, orang tua Bima yang hanya seorang PNS biasa mengatakan, bahwa sudah ada laporan polisi terhadap Bima. Meskipun itu baru pengaduan tertulis yang dibuat oleh salah seorang pengacara. 

"Kemudian orang tua Bima pun menyampaikan kepada saya mereka sempat dipanggil oleh Wakil Bupati Lampung Timur ke rumah dinas, lalu sampai di sana disampaikan ada telpon dari Gubernur dan diberikan telpon itu kepadanya," ujar dia.

Ia pun mengatakan, bahwa setelah menerima telepon tersebut, ternyata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memarahi orang tua Bima, dan meminta agar Bima tidak mengeluarkan pernyataan lagi.

"Bahkan Bapaknya Bima disebut tidak bisa didik anak dan lainnya, inilah yang menjadi kekecewaan kami pihak keluarga. Bahkan persoalan ini akan tetap dinaikkan ke jalur hukum, tentu ketakutan itu ada pada orang tua Bima, karena kami orang kampung tidak tahu hukum, terlebih yang bicara sekelas gubernur, bisa dibayangkan," tutur dia.

Baca juga : Pemerintah Lampung Diminta Bijak Hadapi Kritik

Orang tua Tiktoker Bima Yudho (@awbimaxreborn) Juliman mengaku dirinya diminta untuk meminta maaf kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terkait video viral Bima di media sosial (medsos) yang mengkritik Provinsi Lampung tidak maju-maju dan menyebut 'Dajjal'. Permintaan itu diketahui saat Juliman mengadakan pertemuan dengan wakil bupati Lampung Timur.

“Bahwa hari ini saya sudah bertemu dengan Wakil Bupati Lamtim yang menyarankan kepada saya untuk meminta maaf kepada Bapak Gubernur Lampung atas video viral Bima,” kata Juliman, Jumat (14/4/2023) lalu. 

Meski demikian, Juliman, selaku bapak Bima Yudho Saputro (@awbimaxreborn), menyesalkan bahasa yang disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat berkomunikasi lewat telepon Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi ketika mengklarifikasi masalah video Tiktoker Bima, anaknya.

“Memang benar saya merasa tersinggung dengan bahasa Bapak Gubernur yang mengatakan kepada saya via telepon bahwa saya telah salah mendidik anak,” kata Juliman.

Namun, menurut dia, ia sudah meminta maaf kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (terkait dengan video yang viral di medsos tersebut), kemudian gubernur Lampung sudah memaafkan, namun tindakan hukumnya tetap berjalan. Meski demikian, belum ada klarifikasi dan permintaan maaf dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terkait pernyataan salah mendidik anak tersebut.

Juliman menyatakan, selaku orang tuanya, tindakan yang dilakukan anaknya Bima dalam memberikan kontribusi lewat kritikan di medsos untuk kemajuan Provinsi Lampung tidak ada penghargaan atas prestasinya. “Bima frustrasi dan kecewa  atas yang dialaminya karena tidak ada penghargaan atas prestasinya,” kata Juliman. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengklaim tidak ada tindakan intimidasi terhadap Bima Yudho Saputro yang memberikan kritik atas kerusakan infrastruktur di daerahnya. Padahal, sebelumnya, orang tua Bima mengaku tersinggung dengan pernyataan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi lewat sambungan telepon.

"Bila ada masukan atas kinerja tentu diterima, dan menjadi bahan perbaikan. Begitupun mengenai apa yang sempat viral di media sosial beberapa waktu ini," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, di Bandarlampung, Senin (17/4/2023).

Ia mengklaim untuk pemberitaan mengenai kedatangan bupati dan beberapa pihak ke rumah keluarga pegiat sosial media itu merupakan bentuk sapaan. "Kemarin saat Wakil Bupati Lampung Timur meneruskan sambungan telepon ke keluarga konteksnya menyapa, tidak ada intimidasi," katanya.

Dia melanjutkan kegiatan silahturahmi perangkat pemerintah kepada keluarga merupakan hal yang wajar. Dan hanya tindakan memastikan bahwa pegiat media sosial itu merupakan warga Lampung.

"Aspirasi masyarakat perlu kita terima, tidak ada konteks macam-macam. Dan pelaporan ke pihak berwajib tidak berkaitan dengan pemerintah provinsi," tambahnya.

Tanggapan atas kontroversi yang melibatkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan pegiat media sosial Bima Yudho Saputro mengenai kritik atas kerusakan sejumlah jalan, sistem pendidikan, dan sejumlah hal lain di Lampung dikatakan oleh gubernur secara langsung.

"Ya persoalan itu hanya asumsi, saya tidak mau berkomentar lebih lanjut. Bila ada yang ingin memberikan aspirasi silakan, namun harus disertai bukti," kata Fahrizal.

-------------------------------------------------------------------

UPDATE: Berita ini diperbarui pada Senin (17/4/2023), dengan tambahan tanggapan dari pihak Pemprov Lampung atas dugaan intimidasi oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terhadap Bima Yudho.

Ikuti Whatsapp Channel Republika