Tito Minta Daerah Kurang Stok Komoditas Jelang Lebaran Lakukan Langkah Antisipasi

Meski stok relatif aman secara nasional, tapi kondisi di beberapa daerah bervariasi.

ANTARA/Muhammad Adimaja
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri).
Rep: Fauziah Mursid Red: Ahmad Fikri Noor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau daerah yang mengalami kekurangan stok komoditas menjelang lebaran untuk melakukan langkah-langkah pemenuhan. Tito mengingatkan, meski stok relatif aman secara nasional, tapi kondisi di beberapa daerah masih bervariasi.

"Komoditas mana yang kurang dan kemudian segera melakukan langkah untuk mendorong para pedagang (atau) pengusaha untuk membeli dari daerah-daerah yang surplus," ujar Tito dalam siaran persnya usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kesehatan, Senin (17/4/2023).

Tito juga mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sehingga, ada intervensi untuk mendistribusikan komoditas dari daerah surplus ke daerah yang mengalami kekurangan.

"Jadi kalau kita hanya mengambil patokan aman stok cukup, tapi yang surplus tidak bergerak di daerah minus ya nanti mungkin akan terjadi kerusakan (barangnya), stoknya berlebihan tapi tidak terpakai, busuk, dan lain-lain sementara daerah minus, minus terus," ujar Tito.

Tito menambahkan, jelang Idul Fitri diperkirakan permintaan terhadap komoditas bakal naik hingga dua kali lipat. Oleh karena itu, stok komoditas di masing-masing daerah perlu ditingkatkan.

"Karena mungkin masyarakat, terutama yang merayakan lebaran di daerah-daerah tersebut mungkin permintaan akan tinggi,” ujarnya.

Di sisi lain, Tito mengimbau Satgas Pangan di daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), maupun Dinas Perdagangan dapat mengecek stok komoditas di lapangan. Dengan begitu, daerah dapat mengetahui stok komoditas yang surplus maupun minus, sehingga bisa saling membantu antardaerah. Namun, kata Tito, apabila persoalan itu tak bisa ditangani antardaerah agar diinformasikan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan intervensi.

"Kerja sama dengan Bulog juga perlu dilakukan dalam rangka untuk stabilisasi beras di daerah masing-masing," ujarnya.

Baca Juga


Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler