Pemprov Kalteng Siapkan TMC Antisipasi Karhutla
Ini mengingat musim kemarau pada 2023 diperkirakan lebih cepat melanda Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) sebagai langkah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo di Palangka Raya, Kamis (27/4/2023), mengatakan, langkah ini diambil mengingat musim kemarau pada 2023 diperkirakan lebih cepat melanda wilayah Indonesia. "Kami harus menyiapkan teknologi modifikasi cuaca untuk kegiatan rewetting (pembasahan kembali lahan gambut)," kata Edy.
Edy menyampaikan, pada Mei-Juni 2023 curah hujan di Kalimantan Tengah masih cukup tinggi, terutama pada Mei. Kondisi tersebut akan semakin mendukung dan memudahkan kegiatan teknologi modifikasi cuaca.
Adapun lahan gambut yang menjadi sasaran kegiatan, di antaranya di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Barito Selatan, serta sebagian wilayah Kota Palangka Raya. "Untuk itu, kami juga telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dinas teknis lainnya untuk berkolaborasi menyiapkan hal tersebut. Salah satunya menyurati jajaran pemerintah kabupaten dan kota," kata dia.
Edy mengatakan, pemerintah provinsi terus berkolaborasi menyiapkan berbagai hal yang diperlukan, mulai dari personel maupun sarana prasarana pendukung bersama seluruh instansi terkait.
Berkaitan anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalokasikan pembagian anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada 2023 ini secara proporsional. Ia mengemukakan pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH DR) sekitar Rp 83 miliar lebih.
"Di antaranya untuk pencegahan sebesar Rp 14 miliar lebih, termasuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)," ucapnya.
Selanjutnya untuk pemadaman langsung sebesar Rp 9 miliar lebih oleh Dishut/KPA dan MPA, hingga penanganan pascaperhitungan luasan dari penafsiran karhutla sebesar Rp 922 juta termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Dishut dan KPA.
"Kemudian yang penting adalah kami juga melakukan patroli dan sudah berjalan, dan menyiapkan anggaran sebesar Rp 7,3 miliar," kata Edy.
Hal itu, kata dia, termasuk kegiatan satuan tugas (satgas) provinsi bersama dengan kegiatan satgas di delapan KPA dengan pagu anggaran pihaknya siapkan sekitar Rp 13 miliar lebih dan terakhir belanja untuk sarana prasarana modal hibah bansos sekitar Rp 37 miliar lebih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika