Jepang Khawatir dengan Hubungan Militer China dan Rusia

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang menunjukkan kewaspadaan atas latihan militer yang digelar China dan Rusia di Laut China Timur dalam kebijakan kelautan lima tahunan terbarunya yang disetujui kabinet Jumat ini. Jepang menilai bahwa kepentingan nasionalnya sedang menghadapi ancaman terbesar.

Rencana Dasar Kebijakan Kelautan yang sudah direvisi itu juga menegaskan bahwa Jepang akan meningkatkan kerja sama antara Pasukan Bela Diri dan Penjaga Pantai Jepang dalam menghadapi situasi darurat di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap aktivitas militer China di kawasan Asia-Pasifik.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menekankan pentingnya perubahan besar dalam kebijakan kelautan dengan mensinergikan industri, akademisi, dan pemerintah. "Situasi di perairan sekitar Jepang kini menjadi tegang," kata Kishida.

Panduan kebijakan kelautan terbaru ini menyebut sejumlah bentuk ancaman terhadap Jepang, seperti peluncuran rudal balistik Korea Utara, kapal penjaga pantai China yang berulang kali menerobos masuk perairan Jepang, serta latihan militer gabungan China dan Rusia.

Jepang juga menilai bahwa agresivitas China telah dengan seketika mengubah keseimbangan militer di kawasan Indo-Pasifik. Hubungan kedua negara acap panas karena sengketa kepemilikan Kepulauan Senkakudi Laut China Selatan yang disebut Kepulauan Diaoyuoleh China.

Sementara itu, hubungan Jepang dan Rusia memburuk akibat invasi Rusia terhadap Ukraina pada Februari tahun lalu yang mendorong Jepang dan sejumlah negara besar menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan maritimnya, kebijakan baru ini menekankan komitmen Jepang dalammenggalakkan riset dan pengembangan wahana bawah air tak berawak dan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh untuk pengawasan dan kegiatan eksplorasi sumber daya.

Rencana Dasar Kebijakan Kelautan yang pertama kali disahkan pada 2008 dan direvisi setiap lima tahun tersebut juga menekankan nilai penting pulau-pulau terluar Jepang sebagai instrumen untuk mengamankan "zona ekonomi eksklusifnya yang luas" dan memetik manfaat dari ekstraksi sumber daya kelautan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika