Jokowi Serukan Hentikan Kekerasan di Myanmar

Kekerasan dan konflik yang terjadi justru menyebabkan masyarakat Myanmar jadi korban

ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerukan agar Myanmar menghentikan kekerasan yang dilakukan.
Rep: Dessy Suciati Saputri Red: Esthi Maharani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerukan agar Myanmar menghentikan kekerasan yang dilakukan. Sebab, kekerasan dan konflik yang terjadi justru menyebabkan masyarakat Myanmar menjadi korban.

"Yang ingin saya tegaskan bahwa hal ini tidak akan menyurutkan tekad ASEAN dan Indonesia untuk menyerukan kembali hentikan kekerasan, stop using force, stop violence karena rakyat yang akan menjadi korban karena kondisi ini tidak akan membuat siapapun menang," ujar Jokowi dalam keterangannya di Labuan Bajo, NTT, Senin (8/5).

Jokowi pun mengajak agar semua pihak bersama-sama menciptakan ruang dialog untuk menemukan solusi.

"Saya mengajak marilah kita duduk bersama ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama," kata dia.

Jokowi menyampaikan, kondisi Myanmar saat ini memang sangat kompleks karena konflik telah terjadi lebih dari tujuh dekade. Indonesia sebagai Ketua ASEAN terus mendorong implementasi dari five point consensus, salah satunya terkait bantuan kemanusiaan.

Menurut dia, Indonesia dan ASEAN telah melakukan berbagai upaya bersama. Di Keketuaan ASEAN ini, Indonesia telah memfasilitasi AHA Center (ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance) sehingga Joint Needs Assessments yang tertunda cukup lama karena masalah akses bisa diselesaikan.

"Alhamdulillah keketuaan Indonesia mampu memfasilitasi AHA Center sehingga joint needs assesment mampu diselesaikan yang sempat tertunda cukup lama karena masalah akses. Ini masalahnya adalah di masalah akses," ujar Jokowi.

Ia menyampaikan, beberapa waktu lalu AHA Center yang didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan. Namun dalam perjalanannya terjadi baku tembak menembak.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler