Denny Indrayana Endus 10 Strategi Jegal Anies Jadi Capres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, menyampaikan kritik atas sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ikut cawe-cawe Pilpres 2024. Ia melihat, itu dilakukan dalam rangka mengamankan diri setelah lengser.

Denny merasa, target utama Jokowi sebisa mungkin cuma ada dua paslon di 2024 yang keduanya merupakan 'all president's men'. Karenanya, calon yang diidentifikasi berseberangan sebisa mungkin dieliminasi sejak awal.

Mantan Wamenkumham ini mengatakan, setidaknya ada 10 strategi yang dijalankan Jokowi. Satu, mempertimbangkan opsi menunda pemilu sekaligus memperpanjang masa jabatan presiden. Pandemi dijadikan salah satu pintu.

Dua, muncul ide mengubah konstitusi guna memungkinkan lebih dari dua periode. Tiga, menggunakan KPK dalam rangka merangkul kawan dan memukul lawan. Empat, memanfaatkan kasus hukum sebagai nilai tawar politik.

"Ada tahanan luar KPK, beberapa pimpinan partai yang tersandera dugaan kasus korupsi dan digunakan presiden untuk meningkatkan daya tawarnya, itu menjadi bargaining power untuk melakukan positioning koalisi dan siapa yang jadi paslon capres dan cawapres," kata Denny, Selasa (9/5/2023).

Lima, pimpinan parpol yang tidak sejalan diintervensi. Ia menuturkan, ada satu pergantian ketua umum partai politik yang tidak melalui proses sesuai ad art dan setelah dikonfirmasi terkait pula Anies Baswedan.

"Ada satu partai yang saya tanya kepada kader utamanya kenapa pimpinan diganti, jawabannya cukup mengagetkan, pertama ada persoalan domestik yang kedua karena empat kali ketahuan bertemu Anies Baswedan," ujar Denny.

Enam, menyiapkan komposisi hakim MK sebagai antisipasi dan memenangkan sengketa. Tujuh, tidak cukup mendukung Ganjar, mendukung pula Prabowo. Delapan, opsi untuk membuat Anies tersangka dalam kasus Formula E.

Sembilan, merebut Partai Demokrat melalui Moeldoko. Padahal, ia merasa, kalau Jokowi mau Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) bisa dengan sangat mudah menghentikan ambisinya mencuri Partai Demokrat.

"Kalau ini dibiarkan, berarti Presiden Jokowi membiarkan tindak pidana pencopetan partai," kata Denny.

Terakhir, yang menyempurnakan yaitu berbohong kepada publik. Denny menambahkan, Presiden Jokowi yang berulang kali menyatakan kalau capres urusan ketum, bukan urusannya, malah menginisiasi koalisi besar.

"Presiden Jokowi ke luar dari rambu konstitusi untuk menjadi wasit yang netral dalam pemilu. Dalam pemilu, pejabat negara, apapun posisinya, presiden, gubernur, bupati, wali kota, semua harusnya dalam posisi yang netral," ujar Denny. 

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto mengatakan yakin tidak ada penjegalan dalam proses pencapresan Anies.

"Nggak ada itu (penjegalan pencapresan Anies)," ujar Sugeng di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, pekan lalu.

Elektabilitas Anies saat ini terus berada di posisi tiga besar, bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal tersebut membuktikan adanya dukungan besar dari publik terhadap mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Itulah hebatnya Pak Anies, masih nomor tiga. Kalau di luar, Pak Anies sudah kelempar ke mana itu," ujar Sugeng.

Menurut Sugeng dalam acara makan siang bersama Luhut pada pekan lalu, Surya Paloh juga menyampaikan pandangannya agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terlalu ikut campur dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Mohon maaf, kalau kayak gini, kayak gini, ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa misalnya pemerintah atau presiden yang berpihak kepada calon tertentu. Itu seyogiyanya dihapuskan," ujar Sugeng.

Dukungan atau endorsement Jokowi kepada sosok tertentu pada Pilpres 2024 memang merupakan haknya sebagai warga negara. Namun, Surya ingin agar Jokowi memposisikan diri sebagai negarawan jelang kontestasi nasional tersebut.

"Mestinya, mohon maaf, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan gitu. Jadi tidak perlu, betul bahwa itu adalah hak asasi masing-masing, tapi kan masing-masing namanya pejabat publik itu kan ada namanya privilege, tetapi ada juga hak yang harus dibatasi," ujar Sugeng.

"Intinya bagaimana mengendorse satu per satu itu menurut hemat kita tidak bagus. Dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya," sambung Ketua Komisi VII DPR itu.

Presiden Jokowi membantah dirinya ikut campur dalam persiapan pemilu 2024 saat mengundang enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (2/5/2023) malam. Menurut dia, pertemuan itu hanya dilakukan untuk berdiskusi saja.

"Cawe-cawe. Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi saja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi," kata Jokowi memberikan tanggapannya sambil tertawa, di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika