Indonesia-Vietnam Sepakati Peningkatan Perdagangan dan Investasi

Presiden Jokowi dan PM Vietnam menggelar pertemuan bilateral di Labuan Bajo.

EPA-EFE/AKBAR NUGROHO GUMAY
Presiden Joko Widodo (kanan) menyapa Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh (kiri) dalam pertemuan bilateral jelang KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/5/2023).
Rep: Dessy Suciati Saputri Red: Ahmad Fikri Noor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh menggelar pertemuan bilateral di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (9/5/2023). Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas upaya peningkatan kerja sama perdagangan kedua negara.

Baca Juga


"Kedua pemimpin membahas mengenai upaya untuk memenuhi target perdagangan sebesar 15 miliar dolar AS untuk 2028," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya usai mendampingi presiden dalam pertemuan bilateral tersebut.

Menurut Retno, kedua pemimpin optimistis target tersebut bisa tercapai. Namun, ia menekankan perlunya mengurangi berbagai hambatan perdagangan.

"Dengan syarat bahwa semua restriksi perdagangan atau hambatan perdagangan dapat dikurangi kalau tidak bisa dihilangkan sepenuhnya," katanya.

Lebih lanjut, Retno menjelaskan, kedua pemimpin juga sepakat untuk segera bernegosiasi mengenai perjanjian investasi bilateral atau bilateral investment treaty antara kedua negara seiring dengan meningkatnya investasi.

"Selain itu, kedua pemimpin juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang energi baru terbarukan," ujar Retno.

Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi dan PM Vietnam juga sepakat untuk segera menyelesaikan pengaturan pelaksanaan dan proses ratifikasi terkait selesainya perundingan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara kedua negara.

"Mengenai penandatanganan atau selesainya perundingan EEZ antara Indonesia dan Vietnam yang sudah ditandatangani, kedua pemimpin sepakat agar implementing arrangement dan proses ratifikasi dapat segera diselesaikan. Selain itu, Bapak Presiden juga menyampaikan agar MoU mengenai kelautan dan perikanan dapat diselesaikan segera," kata Menlu.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler