Tak Hanya Anies Baswedan yang Kritik Mobil Listrik, Guru Besar UGM Ini Pernah Melakukannya

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA---Kebijakan subsidi mobil listrik mendapat kritikan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies mengatakan subsidi mobil listrik tidak serta merta menjadi solusi dalam mengurangi polusi udara. 

Anies juga mengatakan potensi kemacetan bertambah dengan adanya subsidi mobil listrik tersebut. Belum lagi, subsidi kendaraan listrik juga dinilai tidak tepat karena diberikan kepada orang yang tidak berhak atau orang mampu.

Namun, bukan hanya Anies yang melakukan kritik terhadap kebijakan subsidi mobil listrik bagi perseorangan. Januari lalu Guru Besar Transportasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Taufik Mulyono juga menyoroti kebijakan subsidi mobil listrik.

Agus menilai pengembangan ekosistem kendaraan listrik harus diarahkan ke depannya sebagai moda transportasi publik. "Sebaiknya fokus pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia diarahkan pada transportasi massal. Kalau itu saya setuju disubsidi," kata Agus.

Agus menyampaikan tujuan percepatan pemanfaatan kendaraan listrik dari pemerintah perlu diapresiasi karena dapat mengurangi polusi udara atau emisi karbon di sektor transportasi.

Namun demikian, pengamat transportasi itu menilai perlu kebijakan yang bersifat menyeluruh dari hulu ke hilir agar regulasi-regulasi yang terkait dengan implementasi kendaraan listrik di Indonesia dapat tepat sasaran.

Menurut dia, apabila pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik pribadi secara masif, sedangkan sumber energi listrik masih berasal dari energi fosil, maka hasilnya kurang maksimal.

Selain itu, lanjut dia, dukungan sarana dan prasarana kendaraan listrik di Indonesia juga masih minim sehingga perlu menjadi perhatian khusus. "Ini kan terkait dengan kebijakan di sektor energi juga. Kalau kendaraan listrik untuk transportasi massal sejalan dengan upaya mendorong energi baru terbarukan, ramah lingkungan, serta mengurangi kemacetan di jalan," ujarnya.

Lebih lanjut Ketua Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menyampaikan alih-alih memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik pribadi, pemerintah disarankan agar memberikan insentif bagi perusahaan atau operator yang mengelola transportasi massal berbasis kendaraan listrik.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya memperkuat sistem transportasi publik berbasis kendaraan listrik yang sesuai standar pelayanan di seluruh wilayah Tanah Air agar tercipta konektivitas yang produktif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daripada menganggarkan dana untuk subsidi kendaraan listrik pribadi yang dinikmati sebagian kecil masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika