Golkar Nilai Pilpres 2024 Lebih Baik Diikuti Dua Paslon
Alasannya, agar presiden terpilih periode 2024-2029 lebih cepat diketahui publik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar, Nusron Wahid menilai lebih baik jika pemilihan presiden (Pilpres) 2024 diikuti oleh dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Alasannya, agar presiden terpilih untuk periode 2024-2029 lebih cepat diketahui publik.
"Lebih cepat kita tahu siapa calon presiden terpilih, minimal di bulan Februari (2024) kita udah tahu. Yang kedua membuat masyarakat tidak capek, yang harusnya datang sekali menjadi datang dua kali," ujar Nusron di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2023).
Ia juga yakin bahwa dua pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024 tak akan menghasilkan polarisasi di masyarakat. Selama semua pihak, termasuk partai politik memiliki komitmen untuk mencegah hal tersebut terjadi.
"Justru kita ini akan menjadi poros alternatif untuk sama-sama komitmen dan kesepakatan tidak ada polarisasi. Tidak ada isu primordial, isu agama, dan isu-isu lain yang itu disintensif terhadap kesehatan demokrasi kita," ujar Nusron.
Di samping itu, ia mengatakan bahwa pihaknya mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Namun dalam proposal dukungan tersebut, pihaknya mendorong agar Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dijadikan cawapres.
"Salah satu proposal adalah Prabowo (calon) presiden dan (calon) wakil presidennya dari KIB yaitu Airlangga Hartarto," ujar Nusron.
Klaimnya, proposal tersebut sudah diamini oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan rekan koalisi Partai Gerindra. Klaimnya lagi, Partai Amanat Nasional (PAN) dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) juga sepakat dengan hal tersebut.
"Itu harus diterima dan diterima oleh PKB dan PAN yang ikut bergabung di sini," ujar Nusron.
Tim pemenangan Partai Golkar dan PKB juga terus berikhtiar dalam pembentukan koalisi bersama untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Termasuk dengan Partai Gerindra yang merupakan rekan dari PKB di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Nusron mengatakan, timnya terus bekerja meskipun belum ada penekanan koalisi. Jelasnya, koalisi antara Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PKB akan menjadi poros alternatif untuk kontestasi nasional mendatang.
"Ini ikhtiar bersama untuk menjalin kekuatan besar yang kekuatan besar itu. Nanti kita jadikan sebagai poros alternatif atau koalisi alternatif, yang posisinya di tengah," ujar Nusron.
Ikuti Whatsapp Channel Republika