Masih Amankah Utang Luar Negeri Indonesia? Ini Kata Bank Indonesia

ULN pemerintah melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan.

Sigid Kurniawan/Antara
Petugas menata tumpukan uang rupiah dan dolar Amerika di Cash Center Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (7/3).Bank Indonesia (BI) mengklaim struktur Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tetap sehat.
Rep: Retno Wulandhari Red: Lida Puspaningtyas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mengeklaim struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia tetap sehat. Hal tersebut didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

Baca Juga


"ULN Indonesia pada kuartal I 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tetap stabil di kisaran 30,1 persen," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Senin (15/5/2023). 

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang. Saat ini porsi ULN berjangka panjang mencapai 87,6 persen dari total ULN. 

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Langkah ini juga didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," kata Erwin. 

Dari sektor publik, ULN pemerintah melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN pemerintah pada kuartal I 2023 tercatat sebesar 194,0 miliar dolar AS, atau turun sebesar 1,1 persen yoy, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 6,8 persen. 

Sementara itu, ULN swasta juga mengalami kontraksi dan lebih dalam. Posisi ULN swasta pada kuartal I 2023 tercatat sebesar 199,4 miliar dolar AS, turun 3,0 persen yoy, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 1,7 persen yoy. 

Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) masing-masing mengalami kontraksi 2,9 persen yoy dan 3,5 persen yoy, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi kuartal lalu yang masing-masing tercatat 1,4 persen dan 2,7 persen. 

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,9 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4 persen terhadap total ULN swasta. 

Ekonom Menilai ULN Indonesia Penuh Risiko

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini pada awal tahun menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa mewariskan utang melambung tinggi....

Ekonom Terus Ingatkan Bahaya Utang Luar Negeri

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini pada awal tahun menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa mewariskan utang melambung tinggi. Sejak 2014, Didik menyebut, utang pemerintah terus bertambah hingga tahun 2022 lalu.

Pada 2014, posisi utang hanya Rp 2.600 triliun. "Sampai 2022 utang menjadi Rp 7.500-an triliun diwariskan kepada kepemimpinan masa mendatang," kata Didik dalam diskusi "Indef: Catatan Ekonomi 2023".

Dia menilai kondisi tersebut pada akhirnya bisa berdampak pada APBN. Ini terjadi karena sistem politik di Indonesia yang masih buruk. 

Didik mencontohkan pada saat pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan perppu yang memperlebar defisit anggaran yang berujung utang pemerintah semakin besar. Menurut dia, ekonomi dan politik menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Didik melihat adanya kemunduran dunia politik di Indonesia saat ini dan membuat fungsi DPR lemah. "Ada fakta berdasarkan defisit anggaran terjadi karena perencanaan anggaran kurang matang. Perkembangan utang pemerintah meningkat akhirnya kondisi politik merusak demokrasi," ujar Didik.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler