Ditanya Soal PBNU yang tak akan Berpolitik Praktis, Begini Jawaban Cak Imin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyinggung Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak akan berpolitik dalam Pemilihan Presiden 2024. 

Hal ini disampaikan Muhaimin saat ditanyai terkait adanya kader NU yang dilirik sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang berpotensi berseberangan dengan PKB.

"Saya tidak bisa berkomentar tetapi kalau melihat statement Ketua Umum PBNU kan NU tidak ikut-ikut berpolitik," ujar Cak Imin, sapaan akrabnya usai menemui Wapres Ma'ruf di rumah dinas Wakil Presiden di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Selain itu, Cak Imin juga menyebut NU juga tidak akan menyodorkan kadernya untuk berkontestasi sebagai capres atau cawapres. Karenanya, Cak Imin masih berpegang dengan pernyataan tersebut. "Itu pernyataan ketua Umum PBNU, saya nggak bisa komentar," ujarnya.

Namun demikian, terkait adanya informasi PDIP mengincar kader NU untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: 7 Daftar Kontroversi Panji Gumilang Pimpinan Al Zaytun yang tak Pernah Tersentuh

"Itu kewenangan Bu Mega. Itu kita serahkan ke Bu Mega dan PDIP untuk tentukan kewenangannya. Kita nggak bisa campur tangan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) bukan partai politik. Untuk itu, NU tidak bisa mencalonkan presiden.

Gus Yahya mengatakan bahwa jika ingin meminta calon presiden, lebih baik ke partai politik, bukan ke NU.

Gus Yahya mengatakan, pada awalnya konstruksi yang dominan dalam organisasi NU adalah konstruksi politik. Namun, menurut dia, saat ini NU tidak mau terlibat lagi dalam politik praktis.

Menurut Gus Yahya, konstruksi politik tersebut sudah dibentuk dan dimapankan sejak 1952 saat NU berfungsi sebagai partai politik. Kemudian, pada Muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984, NU menegaskan gerakannya untuk tidak terlibat lagi dalam politik praktis atau yang dikenal dengan khittah 1926. 

“Nah, pada 1984 NU mengundurkan diri dari politik praktis, nggak mau lagi politik praktis. Makanya sekarang ini, akhir-akhir ini kita mau kembali kepada prinsip hasil Muktamar tahun 1984. Kita nggak mau terlibat di dalam politik praktis,” ujar Gus Yahya, dalam berbagai kesempatan, salah satunya Halal Bi Halal PBNU. 

Gus Yahya mengatakan, konstruksi politik yang dibangun NU tersebut berlangsung cukup lama, yakni 32 tahun. Karena itu, menurut dia, tidak mudah untuk mengubah konstruksi politik tersebut.

Pada 1984 NU mengundurkan diri dari politik praktis, tuda mau lagi politik praktis. “Tidak mudah untuk mentransformasikan kemapanan ini menjadi sesuatu yang lain. Lembaga-lembaganya, strukturnya, mekanisme-mekanismenya dan pola berpikir dari orang-orangnya masih sangat dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan politik praktis sampai sekarang,” ujar Gus Yahy 

Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Leteh, Rembang ini menegaskan bahwa hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi NU. Sebagai pimpinan NU, Gus Yahya ingin mengubah pola pikir politik praktis tersebut.“Pertama-tama memang kita harus mengatasi dulu tantangan untuk mengendalikan mindset politik praktis yang masih ada sampai sekarang,” ujar dia. 

Baca juga: Mualaf Theresa Corbin, Terpikat dengan Konsep Islam yang Sempurna Tentang Tuhan

Menjelang tahun politik ini, dia pun mengimbau kepada pengurus NU agar menggunakan rem tangan dalam politik praktis. “Hari-hari ini kita harus sungguh taklid kepada qaulnya Syekh al-Hajj Rhoma Irama. Apa itu? Rem tangan... rem tangan (plesetan 'rintangan' dalam lagu Rhoma Irama). Jadi kita pakai rem tangan sekarang,” ujarnya diiringi tawa para hadirin. 

Gus Yahya menambahkan, banyak orang yang terdorong untuk terlibat dalam politik praktis. Bahkan, menurut dia, belum lama ini ada anggota LPBH NU yang mulai mengarah ke politik praktis. “Ini harus di rem tangan ini, kembali ke Haji Rhoma Irama,” kata Gus Yahya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika