Menkop: UMKM Bisa Masuk Rantai Pasok Industri Mobil Listrik

Pekerjaan industri mobil listrik bisa lebih mudah jika menggandeng UMKM

Republika/Edwin Dwi Putranto
Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki memberikan sambutan saat acara Kick Off Program Pendampingan Mikro Mandiri di Kantor Kemenkop RI, Jakarta. Teten Masduki menyatakan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa masuk rantai pasok industri mobil listrik. Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah gencar mempromosikan kendaraan listrik, salah satunya dengan meluncurkan insentif atau subsidi.
Rep: Iit Septyaningsih Red: Ichsan Emrald Alamsyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa masuk rantai pasok industri mobil listrik. Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah gencar mempromosikan kendaraan listrik, salah satunya dengan meluncurkan insentif atau subsidi.


"Bisa banget (UMKM masuk rantai pasok industri mobil listrik, karena dari segi bisnis lebih efisien. Misal dengan perbedaan upah antara usaha besar dengan UMKM," ujar Teten saat ditanya Republika di Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Maka, kata dia, pekerjaan industri mobil listrik bisa lebih mudah jika menggandeng UMKM. Di Jepang pun, lanjutnya, industri otomotif bermitra dengan UMKM dalam penyediaan berbagai komponennya.

"Jadi yang punya brand hanya merakit. Harus seperti itu (UMKM nasional). Ini kan UMKM kita sari puluhan tahun urus keripik saja, batik paling tinggi, sehingga kita mengalami stagnasi," tuturnya.

Di berbagai negara maju, tegas Teten, UMKM-nya disuruh terhubung dengan rantai pasok industri. Maka, kata dia, tidak heran jika jumlah ekspor UMKM di China mencapai 70 persen dan Jepang sebanyak 60 persen.

"Kalau kita ekspor keripik juga susah. Jadi saya lihat ketika jadi menteri, saya pelajari pembiayaan perbankan Indonesia untuk UMKM hanya 20 persen," jelas dia. Sementara, sambung Teten, berbagai negara maju tadi porsi pembiayaan dari bank ke UMKM sudah menembus 60 hingga 80 persen.

Ia menyadari, saat ini memang tidak mungkin meminta bank menaikkan porsi pembiayaan ke UMKM hingga 30 atau 50 persen, jika pelaku usaha masih bekerja secara mandiri. "Itu karena UMKM tidak punya jaminan market dan tidak ada off taker, jadi ada risiko NPL (kredit macet)," jelas Teten.

Dirinya menyebutkan, saat ini baru sekitar 4,1 persen pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah masuk rantai pasok industri. Angka itu masih kecil jika dibandingkan dengan total UMKM di Tanah Air yang mencapai 64 juta lebih.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler