Perdebatan Kenaikan Plafon Utang AS Belum Capai Titik Temu

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Perdebatan pemerintahan Presiden Joe Biden dan anggota Kongres Partai Republik pada Sabtu (20/5/2023) mengenai kenaikan pagu utang federal sebesar 31,4 triliun dolar AS belum menemui titik temu. Dikutip dari Reuters, Sabtu (20/5/2023) kedua belah pihak menganggap proposal pihak lain terlalu ekstrem.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre mencatat dalam sebuah pernyataan bahwa Biden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik, Kevin McCarthy setuju kesepakatan anggaran apa pun harus bersifat bipartisan. Selain itu juga menawarkan proposal yang ditawarkan Partai Republik terlalu jauh dari hak untuk meloloskan Kongres.

"Dan mari kita serius tentang apa yang bisa dilakukan secara bipartisan, sampai ke meja presiden dan kurangi defisit," kata Jean Pierre.

Pernyataan Sabtu malam menyatakan tim Biden bersedia bertemu kapan saja untuk membahas kembali hal tersebut. Biden mengatakan dirinya masih yakin default dapat dihindari.

Sementara McCarthy mengatakan kepada wartawan di Capitol, pembicaraan tidak dapat dilanjutkan sampai Biden kembali ke negara tersebut dari pertemuan G7 di Jepang. McCarthy menuding Demokrat mengambil posisi yang terlalu ekstrem ke kiri.

"Sayangnya, Gedung Putih bergerak mundur. Sayap sosialis dari Partai Demokrat tampaknya memegang kendali," ujar McCarthy.

DPR yang dipimpin McCarthy bulan lalu juga mengeluarkan Undang-undang yang akan memotong sebagian besar pengeluaran pemerintah sebesar delapan persen pada tahun depan. Demokrat mengatakan hal itu akan memaksa pemotongan rata-rata setidaknya 22 persen pada program-program seperti pendidikan dan penegakan hukum.

Sementara itu, Partai Republik memegang mayoritas tipis kursi di DPR dan rekan Demokrat Biden memiliki kendali sempit di Senat. Hal itu membuat tidak ada kesepakatan yang dapat disahkan tanpa dukungan bipartisan.

Sebuah sumber yang mengetahui negosiasi tersebut mengatakan bahwa Partai Republik telah mengusulkan peningkatan pengeluaran pertahanan. Hal itu juga dilakukan bersamaan dengan pemotongam pengeluaran secara keseluruhan.

Sumber tersebut juga mengatakan DPR ingin memperpanjang pemotongan pajak yang disahkan di bawah mantan Presiden Donald Trump. Hal itu akan menambah 3,5 triliun dolar AS untuk utang federal.

Sumber tersebut mengatakan pemerintahan Biden telah mengusulkan agar pengeluaran non pertahanan tetap sama untuk tahun depan. Kebijakan itu akan memotong pengeluaran ketika penyesuaian dilakukan untuk inflasi.

Perwakilan AS, Patrick McHenry yang juga seorang negosiator Republik, mengatakan para pemimpin Republik akan berkumpul sebagai satu tim. Hanya saja McHenry tidak mengomentari apakah akan ada pembicaraan lanjutan pada hari ini (21/5/2023).

Para pejabat tidak bertemu pada hari Sabtu, setelah dua pertemuan berakhir pada hari Jumat tanpa kemajuan. Kedua belah pihak dan negosiator mengatakan mereka tidak yakin kapan pembicaraan baru akan dilakukan.

Ada kurang dari dua pekan sebelum 1 Juni 2203 karena Departemen Keuangan AS telah memperingatkan bahwa pemerintah federal tidak dapat membayar semua utangnya. Hal itu akan memicu default yang dapat menyebabkan kekacauan di pasar keuangan dan lonjakan suku bunga. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika