BPD Bali Fokus Garap Kredit UMKM
Pada 2023, BPD Bali menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp 1,6 triliun.
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali berfokus menggarap segmentasi penyaluran kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempercepat peningkatan akses keuangan di Pulau Dewata.
"Kami memiliki misi pelayanan UMKM karena mereka sebagai penggerak ekonomi daerah," kata Kepala Divisi Kredit BPD Bali I Gusti Ayu Citrawati di Denpasar, Bali, Selasa (23/5/2023).
Menurut dia, untuk mendukung kinerja UMKM, bank milik pemerintah daerah di Bali itu menggenjot realisasi kredit usaha rakyat (KUR) untuk sejumlah segmentasi baik supermikro, mikro, dan kecil. Pada 2023, target penyalurannya mencapai Rp 1,6 triliun dengan suku bunga per tahun mencapai 3 persen.
Adapun realisasi KUR selama Januari-April 2023 mencapai Rp 549,6 miliar, sebagian besar terserap di sektor produktif. Sedangkan, realisasi KUR pada 2022 mendekati Rp 1,1 triliun dari target sebesar Rp 1,2 triliun.
BPD Bali juga menyasar pelaku UMKM yang sebelumnya menjadi debitur KUR dan saat ini sudah naik kelas menjadi pelaku usaha dengan skala lebih besar. BPD Bali menawarkan kredit dengan suku bunga 0,83 persen per bulan menurun.
Pihaknya juga memodifikasi KUR supermikro dan mikro dengan manfaat tambahan, yakni debitur dimasukkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan premi selama 12 bulan ditanggung pihak bank.
Adapun realisasi kredit secara keseluruhan di bank dengan ikon warna hijau itu per kuartal pertama 2023 mencapai Rp 20,16 triliun atau tumbuh 1,83 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Bank menargetkan realisasi kredit pada 2023 tumbuh sebesar 6 persen dari realisasi 2022 yang saat itu mencapai Rp 20,06 triliun.
Selain segmentasi kredit UMKM, bank ini juga masih mempertahankan segmentasi kredit bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan sebagai salah satu inti kinerja yang menopang target realisasi kredit.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara mencatat Indeks Literasi Keuangan di Provinsi Bali pada 2022 meningkat menjadi 57,66 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 38,06 persen. Sedangkan, Indeks Inklusi Keuangan Bali sebesar 92,21 persen lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 85,10 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika