Kantornya Digeledah KPK, Mengapa Risma Malah Bersyukur?

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mashir Ramadhan, Flori Sidebang, Fauziah Mursid, Antara

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku bersyukur dengan kejadian penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa (23/5/2023). Risma di Jakarta, Rabu, mengatakan berbekal pengalamannya saat masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Surabaya, dia merintis e-goverment dalam upaya melaksanakan transparansi anggaran.

Program e-goverment ia lakukan pada saat menjadi Kepala Bapenda Surabaya hingga Kabag Bina Pembangunan Kota Surabaya, karena memegang anggaran pemerintah kota hampir sebesar 50 persen. Hal itulah yang menjadikannya lebih mengerti tentang mekanisme anggaran pemerintahan.

Sehingga, diketahuinya hal yang dianggapnya janggal seperti adanya dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras tahun 2020 di Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial, yang mana penyelenggaraan bansos beras seharusnya menjadi tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial, menjadi salah satu hal yang disyukurinya.

"Makanya di sini teman-teman Kemensos bersyukur pada kejadian kemarin. Mungkin bagi orang lain itu aib. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Saya biar mudah mengingatkan temen-temen Kemensos," kata Risma.

Risma mengaku senang apabila e-goverment yang dia terapkan di Kemensos dapat membuka mata para jajarannya tentang apa yang dia inginkan dalam kebijakan penggunaan anggaran. Sejak awal menjadi Menteri Sosial, Risma mengakui dirinya memikul beban untuk lebih bertanggung jawab mengurusi orang miskin. Pun saat menjadi Wali Kota Surabaya, tidak ada niat sedikitpun ia ingin memainkan anggaran.

Salah satu contoh keberhasilan yang diklaimnya adalah saat membangun underpass Mayjen Sungkono di Kota Surabaya tanpa anggaran pemerintah kota. Hal tersebut terjadi karena para pengusaha memberikannya secara cuma-cuma.

"Kenapa? Karena mereka merasa saat saya menjadi Wali Kota, saya tidak pernah mengusik mereka, saya tidak pernah minta minta. Artinya saya diberikan hadiah underpass Mayjen Sungkono itu yang dulu selalu macet, sekarang lumayan lancar itu dari pengusaha. Saya nggak minta, mereka yang punya inisiatif, jadi tidak ada niat," kata dia.

Risma pun menegaskan, bahwa bansos dari pemerintah selama masa kepemimpinannya tidak lagi dalam bentuk barang. Risma mengatakan, arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengubah penyaluran bansos dalam bentuk uang pada 2021 menjadi perintah bagi dirinya.

"Karena saya memegang arahan bapak presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu bentuk uang. Itu saya pegang," kata dia.

Sehingga mulai 2021, tidak ada bansos beras di Kemensos. Risma juga secara tegas menolak untuk memberikan bansos dalam bentuk barang.

Risma mengatakan, pengawasan penyaluran dalam bentuk barang pasti lebih rumit dan akan memakan waktu. Seperti halnya program pemerintah beberapa waktu lalu untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng maupun BLT BBM diwujudkan dalam bentuk uang bukan barang.

Penyaluran bantuan dengan uang akan lebih memudahkan pengawasannya, kata Mensos Risma. "Jadi nanti kalau ada 2020 ada bansos beras itu bukan dari Kemensos. Saya sudah enggak mau kalau bentuk barang," ujar Risma.

KPK menggeledah Gedung Kemensos pada Selasa (23/5/2023). Dari penggeledahan itu, KPK menemukan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan rasuah penyaluran bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahun 2020-2021.

"Selama proses penggeledahan, ditemukan dan diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan bukti elektronik yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (24/5/2023).

Ali mengatakan, tim penyidik telah menyita seluruh barang bukti tersebut untuk dianalisis. Sehingga KPK dapat mengusut tuntas kasus ini.

"Segera dilakukan analisis sekaligus penyitaan untuk melengkapi pemberkasan perkara," ujar Ali.

Kasus ini awalnya terungkap ketika lembaga antirasuah tersebut sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan bansos Covid-19. KPK menemukan adanya fakta lain berupa praktik rasuah penyaluran beras untuk PKH di lingkungan Kemensos.

Selain itu, KPK juga menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan praktik curang itu. Berdasarkan data sementara, kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah.

KPK pun telah menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut. Namun, lembaga antikorupsi ini belum secara resmi mengumumkan identitas tersangka yang dimaksud.

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero, M Kuncoro Wibowo diduga terjerat dalam kasus ini. KPK pun telah meminta pencegahan bepergian keluar negeri ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham terhadap Kuncoro.

PT BGR merupakan salah satu anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa logistik di Indonesia. Perusahaan ini diketahui menjadi salah satu penyalur bansos beras dari Kemensos untuk PKH.

Selain Kuncoro, KPK juga sudah mencegah lima orang lainnya bepergian keluar negeri. Mereka adalah Direktur Komersial PT BGR Budi Susanto; VP Operation PT BGR, April Churniawan; Ketua Tim Penasehat PT Primalayan Teknologi Persada, Ivo Wongkaren; Tim Penasehat PT Primalayan Teknologi Persada, Roni Ramdani; dan General Manager PT Primalayan Teknologi Persada, Richard Cahyanto.

Adapun Kuncoro Wibowo juga sempat menjabat sebagai Dirut PT Transjakarta. Akan tetapi, dia telah mengundurkan diri dari jabatan itu per Senin (13/3/2023). Padahal, Kuncoro duduk sebagai Dirut PT Transjakarta baru dua bulan, sejak 11 Januari 2023. Saat itu, dia menggantikan Mochammad Yana Aditya.

Demi menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024, pemerintah mengintervensi berbagai program bantuan. Salah satunya, setiap keluarga miskin ekstrem bisa mendapatkan bantuan multi program dari berbagai sumber mulai Kementerian Sosial, pemerintah daerah, pemerintah desa hingga CSR.

Kebijakan ini berbeda dari sebelumnya di mana keluarga penerima manfaat tidak boleh menerima bantuan sosial ganda. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

"Saya sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk yang miskin ekstrem bisa mendapatkan bantuan multiprogram. Jadi bisa dari Kemensos dia juga boleh menerima bantuan dari dana desa, juga bansos dari ke pemerintah daerah dan CSR," ujar Muhadjir dalam keterangan persnya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Menurut Muhadjir, bantuan dari berbagai program ini ditujukan agar kesejahteraan keluarga miskin ekstrem meningkat hingga batas kategori miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem yang dimaksud mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity) per hari.

"Sampai nilai nominalnya sesuai batas kemiskinan ekstrem yaitu 1,9 dolar AS per hari itu bisa terpenuhi," ujar Muhadjir.

Sementara dari sisi pemberdayaan, kata Muhadjir, pemerintah menerapkan kebijakan berbeda bagi warga miskin ekstrem yang sudah tidak produktif dan masih produktif. Dia menjelaskan, bagi warga miskin ekstrem yang sudah tidak bisa diberdayakan seperti difabel dan gangguan tertentu akan sepenuhnya ditanggung Pemerintah.

"Sehingga untuk miskin ekstrem ini khusus kemudian bagi mereka yang betul-betul tidak bisa diberdayakan karena alasan tertentu misalnya difabel, gangguan tertentu sehingga tidak bisa produktif itu 100 persen akan menjadi tanggung jawab pemerintah negara sesuai Undang-undang Dasar kecuali mereka yang masih bisa diberdayakan dalam usia produktif itu," ujarnya.

Sedangkan bagi masyarakat miskin ekstrem yang masih produktif akan mendapat bantuan pemberdayaan dari Kementerian Sosial yang pembiayaannya bisa dari kredit usaha rakyat (KUR) maupun pemodalan nasional madani (PNM).

"Tadi kami sudah koordinasi dengan pak wapres, sehingga mendapat subsidi dari Pemerintah sehingga mereka yang usia produktif masih bisa dapat subsidi dan juga ada Bank Wakaf tidak akan dikenakan bunga," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika