Departemen Keuangan AS Mundurkan Batas Waktu Gagal Bayar Utang

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gedung Putih dan anggota Kongres dari Partai Republik mendekati kesepakatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah untuk meminjam uang. Namun, pembicaraan dapat diperpanjang hingga liburan akhir pekan.

Kesepakatan yang muncul akan membatasi sebagian besar pengeluaran selama dua tahun, mengecualikan program militer dan veteran. Namun, perdebatan tentang isu-isu seperti aturan kelayakan yang lebih ketat bagi penerima bantuan pemerintah membuat sebuah kesepakatan.

Menteri Keuangan AS memperpanjang tanggal gagal bayar dari 1 Juni menjadi 5 Juni. Janet Yellen mengatakan, tanpa kesepakatan, sumber daya yang diproyeksikan AS tidak akan cukup untuk memenuhi komitmen pengeluaran negara selama pekan itu, demikian disiarkan BBC, Sabtu (27/5/2023).

Gagal bayar (default) seperti itu akan menjungkirbalikkan ekonomi dan memberi dampak global. Partai Republik menyebut pemotongan pengeluaran bisa dijadikan kompensasi untuk menaikkan batas utang 31,4 triliun dolar AS. Hal itu akan diatur dalam sebuah undang-undang yang membatasi berapa banyak utang yang dapat diperoleh pemerintah AS.

Departemen Keuangan AS telah memperingatkan, AS dapat kehabisan uang untuk membayar semua tagihannya paling cepat 1 Juni. Kecuali bila Kongres mencabut batas untuk memungkinkan pemerintah meminjam lebih banyak uang.

Kevin McCarthy, yang memimpin Partai Republik di DPR dan juga sebagai Ketua DPR Amerika Serikat, Jumat (26/5/2023), mengatakan, menurutnya, kedua belah pihak yakni Pemerintah AS dan Kongres telah "membuat kemajuan" setelah bekerja hingga Kamis (25/5/2023) larut malam. "Kami tahu ini waktu krisis," kata McCarthy.

"Saya pikir kami membuat kemajuan kemarin. Saya ingin membuat kemajuan lagi hari ini dan saya ingin bisa menyelesaikan masalah ini."

Perkuat nilai tukar

Negosiasi kenaikan plafon utang Amerika Serikat (AS) masih berjalan alot dan mengancam adanya default atau gagal bayar utang. Merespons hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan tetap mewaspadai respons pasar yang akan terjadi.

"Kami fokus kebijakan saat ini BI memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Perry dalam konferensi pers RDG bulanan BI Mei 2023, Kamis (25/5/2023).

Selain itu, Perry mengatakan, BI juga akan mengantisipasi dampak rambatannya. Beberapa hal yang juga harus diantisipasi, yaitu imported inflation.

Perry menilai, kondisi AS tersebut akan berdampak kepada seluruh dunia. Selain itu, juga dengan meningkatnya ketidakpastian pasar dan keuangan global."Respons kami bagaimana memperkuat stabilisasi rupiah dengan dua cara yaitu triple intervention dan twist operation," ujar Perry.

Saat ini, Amerika Serikat berpotensi mengalami gagal bayar utang. Hal tersebut dikarenakan utang AS sudah melebihi ambang batas 31,4 triliun dolar AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika