Satu-Satunya Setujui Proposional Tertutup, PDIP Minta SBY tak Takut-Takuti Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menakut-nakuti rakyat terkait kemungkinan ditetapkannya sistem proporsional tertutup alias sistem coblos partai dalam Pemilu 2024. 

"Tidak perlu seorang pemimpin menakut-nakuti rakyat selama para pemimpin punya sikap kenegarawanan yang kuat," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023). 

Pernyataan Hasto itu disampaikan untuk merespons SBY yang menyebut perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup di tengah tahapan Pemilu 2024 bisa menimbulkan kekacauan alias chaos.

SBY menyampaikan hal itu usai mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku mendapat bocoran bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan penerapan sistem proporsional tertutup. 

Menurut Hasto, kekacauan politik baru akan terjadi apabila dalam sebuah kontestasi pemilu yang ketat ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Kekacauan juga akan muncul apabila ada pihak yang curiga berlebihan akan terjadi kecurangan meski pemilu belum dilaksanakan. 

Hasto lantas menyindir SBY dan Partai Demokrat. Hasto menyebut PDIP memenangi dua pemilu terakhir berkat kerja-kerja organik semua organ partai, bukan karena rekayasa. 

"Kami tidak melalui suatu rekayasa kekuasaan, sehingga ada partai yang bisa naik suaranya 300 persen. Kami bekerja secara organik mendapatkan dukungan rakyat," kata Hasto. 

Untuk diketahui, Partai Demokrat mengalami kenaikan suara hingga 300 persen pada Pemilu 2009 dibanding raihan suara Pemilu 2004. Ketika itu, SBY sedang menjabat sebagai presiden. 

Dalam kesempatan tersebut, Hasto turut menyesalkan pernyataan Denny soal 'bocoran' putusan MK bahwa akan diputuskan pemilu sistem proporsional tertutup. Sebab, pernyataan itu telah memunculkan spekulasi politik yang tak perlu. 

Hasto turut menyesalkan tuduhan Denny yang menyebut putusan sistem proporsional tertutup itu merupakan bagian dari skenario politik tertentu. Hasto tegas menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah sama sekali membuat skenario politik lewat gugatan sistem pemilu di MK. 

"Jadi jangan apa yang menjadi pengalaman dari Pak Denny dalam pemerintahan sebelumnya, kemudian terjadi dalam pemerintahan saat ini," kata Hasto menyindir. Denny merupakan wakil menteri di era Presiden SBY. 

Hasto lantas mengajak semua pihak untuk menanti MK menggelar sidang putusan atas gugatan uji materi sistem proporsional terbuka tersebut. Adapun PDIP, lanjut dia, siap mengikuti Pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka maupun tertutup. 

"Meskipun PDIP berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup. Tetapi kami juga siap apa pun yang diputuskan oleh MK," ujarnya.

PDIP merupakan satu-satunya partai parlemen yang menghendaki penerapan sistem proporsional tertutup. Sebagai gambaran, dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya mencoblos partai.

Pemenang kursi anggota dewan ditentukan oleh parpol lewat nomor urut caleg yang sudah ditetapkan sebelum hari pencoblosan. Sistem ini digunakan sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999. 

Adapun dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat mencoblos caleg yang diinginkan. Pemenang kursi ditentukan oleh jumlah suara terbanyak. Sistem ini dipakai sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019. 

Sistem proporsional terbuka sebenarnya akan digunakan kembali dalam Pemilu 2024. Hanya saja, enam warga negara perseorangan menggugat sistem tersebut ke MK pada akhir 2022 lalu. Penggugat yang salah satunya kader PDIP meminta MK memutuskan pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup.

Ikuti Whatsapp Channel Republika