Mentan: Ketergantungan Impor Kedelai tak Boleh Terus-menerus

Mentan menegaskan, ketergantungan terhadap impor kedelai tidak boleh terjadi terus.

Dok. Kementan
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melakukan tanam kedelai di Pekon Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, Lampung, Jumat (2/6/2023).
Red: Ahmad Fikri Noor

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan, ketergantungan terhadap impor kedelai tidak boleh terjadi terus-menerus.

Baca Juga


"Hari ini kami melakukan tanam kedelai di Kabupaten Tanggamus sebagai upaya bersama mengakhiri ketergantungan impor kedelai," kata Mentan di Tanggamus, Lampung, Jumat (2/6/2023).

Menurutnya, penamaan komoditas kedelai di Tanggamus ini juga sebagai salah satu tekad dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam menggairahkan kembali produksi kedelai dalam negeri.

"Selama ini kebutuhan kedelai kita dipenuhi dari luar negeri karena harus diakui bahwa harga kedelai impor lebih murah," ujarnya.

MenurutnyA, kebanyakan petani lebih senang lahannya dimanfaatkan untuk menanam jagung dibandingkan kedelai karena jumlah produksinya berbeda jauh.

"Kalau tanam jagung itu per hektare petani bisa panen sekitar 5 ton sampai 7 ton. Kalau kedelai per hektare hanya menghasilkan 2 ton sampai 2,5 ton. Oleh karena itu mereka pilih tanam jagung," kata dia.

Meski begitu, menurut Mentan, ketergantungan atas impor kedelai harus disudahi. Terlebih komoditas ini termasuk dalam kebutuhan utama masyarakat Indonesia.

"Maka dari itu kami bersama Menteri Perdagangan dan Gubernur menginginkan Lampung harus menjadi bagian dari yang menggerakkan kekuatan negara kita terkait kepentingan kedelai dalam negeri," kata dia.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, Lampung selama ini menyumbang 5 ribu ton kedelai dari total produksi kedelai nasional.

"Oleh karena itu Lampung sebagai lokomotif pertanian, bisa menjadi unit percontohan yang nantinya bisa bersama-sama IPB, Unila, Kementan, dan Kemendag menginisiasi 10 provinsi yang bisa memproduksi dengan nilai yang sama," kata dia.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler