Luhut Buka Opsi Tambah Insentif Kendaraan Listrik

Agenda transisi ke kendaraan listrik adalah tugas semua lini.

Republika/Firkah Fansuri
Mobil listrik Toyota bZ4X dipasarkan oleh PT Toyota Astra Motor sejak tahun lalu. Kini pemerintahmenetapkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan listrik berbasis baterai milik pribadi sebesar 0 persen.
Rep: Intan Pratiwi Red: Erdy Nasrul

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku saat ini realisasi penetrasi motor listrik di masyarakat masih perlu didorong. Untuk bisa mempercepat penetrasi motor listrik pemerintah membuka peluang memperbesar sasaran insentif.

Baca Juga


"Realisasi motor ini masih kita lihat satu bulan kedepan. Kita memungkinkan untuk membuka lebih lebar sasaran insentif tak hanya ke masyarakat kecil saja tetapi mungkin ke menengah," ujar Luhut di Kantor Marves, Senin (12/6/2023).

Luhut menjelaskan pemerintah terus melakukan evaluasi dari kebijakan yang dibuat. Sejalan dengan itu, pemerintah tetap harus memaksimalkan infrastrukturnya seperti stasiun pengisian daya, standarisasi baterai hingga penjualan di hilir.

Luhut menekankan bahwa agenda transisi ke kendaraan listrik adalah tugas semua lini. Ia meminta kepada pemimpin daerah untuk bisa mensosialisasikan peralihan ke kendaraan listrik ini.

"Saya minta kepada seluruh pemimpin daerah untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakatnya agar mereka tau insentif ini. Karena banyak di daerah yang belum memahami insentif ini," kata Luhut.

Peranan humas

Lihat halaman berikutnya >>

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyebutkan peran humas pemerintah menjadi sangat krusial (penting) dalam mendukung program konversi motor berbahan bakar minyak menjadi listrik.

Menurut dia, konversi motor listrik adalah langkah penting pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menangani perubahan iklim global.

"Dengan menggantikan motor bahan bakar fosil konvensional ke motor listrik yang ramah lingkungan, kita dapat mengurangi polusi udara, menghemat bahan bakar, dan bergerak menuju transportasi yang berkelanjutan," kata Usman saat acara Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), yang mengusung tema "No Emisi, Yes Konversi" di Tangerang Selatan, Banten, Senin (21/6/2023).

Ia melanjutkan program nasional konversi motor listrik bertujuan untuk mempercepat adopsi motor listrik di Tanah Air.

Sejalan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah, program itu juga melibatkan berbagai upaya mulai dari penyediaan insentif bagi konsumen, pengembangan infrastruktur pengisian, hingga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

"Melalui forum ini, kita dapat membahas langkah-langkah yang telah diambil, tantangan yang dihadapi, serta potensi manfaat yang dapat diperoleh dari program ini," kata Usman, yang juga Ketua Umum Bakohumas tersebut.

Humas pemerintah, tambahnya, dibutuhkan untuk mengedukasi publik guna menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang baik tentang urgensi dan manfaat program konversi motor listrik.

 

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan pemerintah terus melakukan upaya percepatan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia serta mendukung rencana aksi transisi energi menuju energi bersih.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah tengah menyusun berbagai strategi guna meningkatkan keinginan masyarakat menyukseskan program tersebut.

"Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023, yang mana pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat yang ingin melakukan konversi motor BBM ke listrik," ujarnya.

Yudo melanjutkan insentif yang diberikan berupa bantuan sebesar Rp7 juta per unit motor. Berdasarkan Permen ESDM 3/2023, target penerima bantuan pemerintah tersebut sebanyak 50.000 unit pada 2023 dan 150.000 unit pada 2024.

Ia menegaskan untuk mencapai target tersebut dibutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak.

"Kementerian Perhubungan dan Polri telah menyatakan dukungannya terhadap program konversi motor listrik dan kami sangat mengapresiasi hal tersebut," ujar Yudo.

Di sisi lain, untuk mendukung percepatan konversi, Kementerian ESDM terus meningkatkan jumlah bengkel konversi motor listrik.

Hingga saat ini, telah terdapat 21 bengkel tersertifikasi untuk konversi motor listrik. Sebanyak enam bengkel sudah masuk dan tersedia di website program konversi motor listrik, sementara lainnya masih dalam proses.

 

Selain itu, Kementerian ESDM melalui PPSDM KEBTKE telah menggandeng 20 UMKM bengkel motor untuk menjadi angkatan pertama yang mendapatkan delapan pelatihan konversi motor BBM ke motor listrik.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler