Diboikot, Hanya Dua Negara ASEAN Ini yang Bersedia Berunding dengan Junta Militer Myanmar
Para jenderal Myanmar telah dilarang selama hampir dua tahun dari pertemuan ASEAN.
REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah sementara Thailand menjadi tuan rumah bagi menteri luar negeri negara ASEAN, dan junta yang berkuasa di Myanmar dalam perundingan perdamaian di regional Asia Tenggara pada Ahad (18/6/2023). Namun negara-negara kunci di Asia Tenggara tidak menghadiri pertemuan puncak yang menuai kritikan tajam tersebut.
Hanya Kamboja yang sejauh ini secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka berniat untuk menghadiri pembicaraan dengan Junta tersebut. Para jenderal Myanmar telah dilarang selama hampir dua tahun dari pertemuan tingkat senior Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Alasannya, karena tidak menghormati kesepakatan untuk memulai pembicaraan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemerintah sipil yang digulingkan yang dipimpin oleh pemenang Nobel Aung San Suu Kyi yang kini dipenjara.
Namun Thailand, yang perdana menterinya sendiri pertama kali mengambil alih kekuasaan dalam kudeta militer, mengundang Menteri Luar Negeri Myanmar yang ditunjuk oleh junta, Than Swe, untuk menghadiri pembicaraan bersama dengan menteri luar negeri ASEAN.
Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn mengungkapkan akan menghadiri pertemuan tersebut, dalam sebuah pernyataan resmi pada hari Jumat lalu.
Anggota ASEAN lainnya telah menolak undangan Thailand, termasuk ketua ASEAN tahun ini, Indonesia, dan juga Singapura, yang menteri luar negerinya, Vivian Balakrishnan, mengatakan pada hari Jumat bahwa terlalu dini untuk terlibat kembali dengan junta di tingkat KTT atau bahkan di tingkat menteri luar negerinya.
Nantiwat Samart, sekretaris menteri luar negeri Thailand, membela pembicaraan tersebut pada Ahad. Ia mengatakan Myanmar seharusnya tidak sepenuhnya terisolasi atau dikeluarkan dari ASEAN, menurut situs web berbahasa Thailand, Nation TV.
Pemerintah Vietnam mengatakan bahwa...
Pemerintah Vietnam mengatakan bahwa menteri luar negerinya tidak akan hadir karena sudah ada kegiatan lain sebelumnya. Malaysia juga tidak akan hadir, kata dua sumber yang mengetahui masalah ini. Filipina, yang tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan selama akhir pekan, terlihat tegas berada di kubu yang mengisolasi para jenderal Myanmar.
Juru bicara junta Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar pada hari Minggu. Kementerian Luar Negeri Thailand tidak mau menyebutkan siapa saja yang akan menghadiri pertemuan dua hari di kota resor Pattaya. Sedangkan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai sebagai inisiator pertemuan tambahan ini, mengirimkan surat undangan agenda hanya empat hari sebelum pertemuan dimulai.
Don mengatakan kepada outlet berita lokal Matichon pada Ahad, inisiatif pertemuan tidak resmi ini dimaksudkan untuk melengkapi, bukan menggantikan, upaya-upaya yang dipimpin oleh ASEAN. Para negara anggota ASEAN bebas untuk hadir atau tidak, katanya.
"Situasi saat ini telah banyak berubah. Sekarang ada lebih banyak pertempuran di dalam Myanmar," katanya seperti dikutip. "Myanmar juga memiliki peta jalan menuju pemilihan umum... Hal-hal ini telah memberikan kami kebutuhan untuk melanjutkan interaksi kami dengan Myanmar," ujar Don.
Myanmar telah diguncang oleh kekerasan sejak kudeta pada 1 Februari 2021, dengan militer bertempur di berbagai bidang untuk mencoba menghancurkan gerakan perlawanan pro-demokrasi bersenjata yang dibentuk sebagai tanggapan atas tindakan keras tersebut. Junta militer mengatakan mereka akan tetap memerangi teroris yang bertujuan untuk menghancurkan negara.
Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar yang beroposisi, yang terdiri dari para loyalis pemerintahan Suu Kyi yang digulingkan, mengutuk inisiatif Thailand tersebut. "Mengundang junta yang tidak sah ke dalam diskusi ini tidak akan memberikan kontribusi pada penyelesaian krisis politik Myanmar," kata mereka dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (17/6/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika