Cina Kecam Pertemuan Menteri Keamanan Inggris dengan Menteri Digital Taiwan

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Pemerintah Cina mengecam pertemuan antara Menteri Keamanan Inggris Tom Tugendhat dan Menteri Urusan Digital Taiwan Audrey Tang. Beijing menyebut, pertemuan mereka telah mengganggu hubungan internasional.

“Ini mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada pasukan separatis untuk 'kemerdekaan Taiwan' dan sangat mencampuri urusan dalam negeri Cina. China sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang ini,” kata Kedutaan Besar (Kedubes) Cina untuk Inggris dalam pernyataannya terkait pertemuan Tugendhat dan Audrey, Ahad (18/6/2023).

Audrey melakukan kunjungan singkat ke Inggris pada Rabu (14/6/2023) pekan lalu. Menurut Reuters, dia sempat melakukan pertemuan dengan Tugendhat. Seorang sumber mengungkapkan, keduanya membahas kepentingan keamanan bersama.

Cina telah menjatuhkan sanksi kepada Tugendhat dua tahun lalu. Sanksi tersebut diterapkan setelah Tugendhat membuat komentar tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu meminta dukungan dari negara-negara Eropa untuk mempertahankan status quo di Selat Taiwan. Taiwan mewaspadai Cina yang hendak mengubah keadaan di selat tersebut dan menguasai Taipei.

“Agar Taiwan tetap kuat dan tangguh serta berani melanjutkan kebijakan mempertahankan status quo, kami memang membutuhkan dukungan dari teman-teman Eropa,” kata Wu dalam pidatonya di sebuah konferensi di yang digelar di Praha, Republik Ceko, pada Rabu pekan lalu.

Wu mengungkapkan, Taiwan mengambil...

Wu mengungkapkan, Taiwan mengambil pelajaran dari invasi Rusia ke Ukraina untuk memperkuat ketahanannya terhadap Cina. “Bagi banyak pengamat di seluruh dunia, invasi (militer Cina) mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat atau tidak dapat dihindari dan Taiwan serta para mitranya berusaha mencegah hal itu terjadi,” ucapnya.

“Tapi Cina mengikuti 'Seni Perang' Sun-Tzu, mencoba menghancurkan musuh tanpa berperang. Saat kita berbicara sekarang, Cina terus melenturkan ototnya untuk mengintimidasi Taiwan, termasuk mengirimkan pesawat dan kapal perangnya melintasi garis tengah Selat Taiwan,” kata Wu menambahkan.

Taiwan tak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan negara Eropa mana pun, kecuali Vatikan. Namun ia mempertahankan hubungan informal yang luas dengan negara-negara di Benua Biru.

Setelah Rusia melancarkan serangan militer ke Ukraina pada Februari 2022, negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur menunjukkan dukungan untuk Taiwan.

Cina telah memperingatkan Eropa agar tak melakukan pertukaran resmi dengan Taiwan. Beijing pun mendesak Eropa agar tak memberikan dukungan apa pun terhadap “pasukan kemerdekaan” Taiwan.

Cina diketahui mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Namun Taiwan berulang kali menyatakan bahwa ia adalah negara merdeka dengan nama Republik Cina.

Taiwan selalu menyebut bahwa Beijing tidak pernah memerintahnya dan tak berhak berbicara atas namanya. Situasi itu membuat hubungan kedua belah pihak dibekap ketegangan dan berpeluang memicu konfrontasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika