Menlu Qin Gang: Isu Taiwan Jadi Risiko Tertinggi untuk Hubungan Cina-AS

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Menteri Luar Negeri (Menlu) Cina Qin Gang menerima kunjungan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken di Beijing, Ahad (18/6/2023). Mereka bertemu saat hubungan Beijing dan Washington masih dibekap ketegangan akibat perselisihan dalam beberapa isu.

Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan Qin dan Blinken adalah terkait Taiwan. Qin menekankan, isu Taiwan mewakili risiko paling menonjol dalam hubungan Cina-AS.

“Masalah Taiwan adalah inti dari kepentingan inti Cina, masalah terpenting dalam hubungan Cina-AS dan risiko yang paling menonjol,” kata Qin dikutip keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina.

Menurut Kemenlu Cina, diskusi yang dijalin Qin dengan Blinken berlangsung konstruktif dan mendalam. Qin pun sempat menyampaikan bahwa Beijing berkomitmen membangun hubungan yang stabil dan dapat diprediksi dengan Washington.

Qin pun berharap AS menjunjung tinggi pemahaman objektif dan rasional tentang Cina, mempertahankan landasan politik relasi Cina-AS, serta menangani insiden tak terduga dengan tenang dan profesional.

Sementara itu, sebelum bertolak ke Beijing, Blinken mengungkapkan, kunjungannya memiliki tiga tujuan utama, yaitu menyiapkan mekanisme manajemen krisis, memajukan kepentingan AS dan sekutu serta berbicara langsung tentang isu-isu terkait.

“Jika kami ingin memastikan, seperti yang kami lakukan, bahwa persaingan yang kami miliki dengan China tidak mengarah ke konflik, tempat yang Anda mulai adalah dengan berkomunikasi,” kata Blinken pada Jumat (16/6/2023) lalu.

Saat ini hubungan AS dan Cina masih dibekap ketegangan akibat beberapa isu, dua di antaranya terkait Taiwan dan persengketaan klaim di Laut Cina Selatan. Perihal Taiwan, awal bulan ini AS mengabaikan penentangan Cina untuk tidak menjalin hubungan dengan Taipei.

Meski kerap menyatakan menjunjung prinsip satu-Cina, AS tetap...

Meski kerap menyatakan menjunjung prinsip satu-Cina, AS tetap menandatangani perjanjian dagang dengan Taiwan. 

Proses penandatanganan kesepakatan dagang dilakukan oleh Direktur Pelaksana American Institute in Taiwan Ingrid D Larson dan Duta Besar Taiwan untuk AS Hsiao Bi-khim di kantor pusat American Institute in Taiwan di Arlington, Virginia, 1 Juni 2023 lalu. Acara penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Perdagangan Taiwan John Deng dan Wakil Kantor Perwakilan Dagang AS Sarah Bianchi.

Perjanjian perdagangan itu bertajuk US-Taiwan Initiative on 21st Century Trade. “Perjanjian dimaksudkan untuk memperkuat serta memperdalam hubungan ekonomi dan perdagangan,” kata Kantor Perwakilan Dagang AS dalam sebuah pernyataan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning memprotes keras langkah AS tersebut. “AS perlu menghentikan interaksi resmi dalam bentuk apa pun dengan Taiwan, menahan diri untuk tidak bernegosiasi atau menandatangani perjanjian apa pun yang berimplikasi kedaulatan atau bersifat resmi dengan wilayah Cina di Taiwan, dan berhenti mengirimkan pesan yang salah kepada pasukan separatis yang mencari ‘kemerdekaan Taiwan’ atas nama ekonomi dan perdagangan,” kata Mao.

Cina diketahui mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Namun Taiwan berulang kali menyatakan bahwa ia adalah negara merdeka dengan nama Republik Cina.

Taiwan selalu menyebut bahwa Beijing tidak pernah memerintahnya dan tak berhak berbicara atas namanya. Situasi itu membuat hubungan kedua belah pihak dibekap ketegangan dan berpeluang memicu konfrontasi. 

AS tidak memiliki hubungan resmi dengan Taiwan karena mengakui prinsip satu-Cina. Namun dalam ketegangan di Selat Taiwan, Washington berpihak dan mendukung Taiwan. Isu Taiwan menjadi salah satu isu yang membuat hubungan AS dan Cina dibekap ketegangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika