Alasan PKB 'Memingit' Muhaimin

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menjelaskan alasan partainya 'memingit' Abdul Muhaimin Iskandar. Pingitan sendiri adalah tradisi yang dilakukan ketika dua orang yang berpasangan akan menikah.

Jazilul mengklaim, pingitan terhadap Muhaimin dilakukan karena Ketua Umum PKB itu sudah berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. "Sudah ada pasangannya, sekarang dipingit," ujar Jazuli kepada wartawan dikutip Selasa (20/6/2023).

"Kita kan koalisinya dengan Gerindra, ya siapa lagi kalau bukan Pak Prabowo," sambungnya.

Ia mengungkapkan, Partai Gerindra tak tahu ihwal keputusan PKB untuk melarang Muhaimin membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Namun terkait pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), pengumumannya tinggal menunggu waktu.

"Nunggu waktunya untuk dideklarasikan, jadi DPP PKB mengambil opsi untuk dipingit dulu Pak Muhaiminnya untuk persiapan, lulur-luluran dulu, dibedakin, diini, supaya lebih langsing," ujar Jazilul.

Pingintan yang dilakukan PKB kepada Muhaimin akan dilakukan hingga pengumuman capres-cawapres. Muhaimin dilarang untuk berinteraksi dengan media dan ketua umum partai politik lain.

Kendati demikian, pingitan tersebut dibantahnya sebagai upaya untuk menekan Prabowo agar memilih Muhaimin sebagai cawapres. Jelasnya, pingitan terhadap Muhaimin adalah bentuk keputusan internal PKB yang dihasilkan lewat rapat pleno.

"PKB sesuai dengan mekanisme saja, kalau misalkan rapat mengatakan itu yah berarti diikuti. Rapatnya pasti ada hikmahnya lah buat PKB, buat koalisi dan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menanggapi PKB yang memingit Abdul Muhaimin Iskandar. Maksud pingitan tersebut, Muhaimin dilarang untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Pilpres 2024.

Ditanya, apakah langkah tersebut merupakan upaya PKB agar Partai Gerindra memilih Muhaimin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto? Habiburokhman justru menegaskan bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) sangat baik dan mesra.

"Teman-teman (wartawan) jangan ngompor-ngomporin lah ya, hubungan kami dengan PKB baik banget kan, mesra banget. Santai kami mengarungi perpolitikan saat ini," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/6/2023).

"Dengan kerja sama politik ini ya InsyaAllah dan memang kebulatan tekad kami semua ini kukuh sampai pencalonan dan seterusnya," sambungnya.

Belakangan, KKIR memang digoyang isu masuknya parpol lain ke dalam koalisi yang berpotensi memengaruhi peluang Muhaimin sebagai cawapres Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Firman Soebagyo membenarkan bahwa Airlangga Hartarto bertemu dengan Muhaimin pada akhir Mei lalu.

Firman juga juga membenarkan, pertemuan keduanya dalam rangka lobi politik terkait Pilpres 2024. Termasuk dalam merealisasikan Airlangga menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.

"Kalau memang bisa kenapa tidak, karena antara Pak Prabowo dengan Pak Airlangga ini kan, satu, beliau ini sama-sama anak buahnya presiden. Kedua, track recordnya sudah terukur," ujar Firman di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Menurutnya, pasangan Prabowo-Airlangga merupakan kombinasi calon pemimpin yang sempurna. Prabowo merupakan ahli di bidang keamanan dan pertahanan. Sedangkan Airlangga menguasai sektor ekonomi.

In Picture: Hasil Rapat Pleno PKB: Muhaimin Iskandar Tidak Boleh Berikan Keterangan terkait Pilpres

Keduanya juga merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga bisa menjadi jaminan, Prabowo-Airlangga akan menghadirkan keberlanjutan jika terpilih pada 14 Februari mendatang.

"Ini kombinasi militer-sipil kan dan Pak Airlangga punya kapasitas untuk itu, kalau memang bisa kenapa tidak. Jadi kan tujuannya sama, kita itu ke depan itu tidak boleh membeli kucing dalam karung, untuk memilih pemimpin itu tidak cukup karena hasil survei," ujar Firman.

Kendati demikian, Partai Golkar menghormati PKB yang sejak awal berkoalisi dengan Partai Gerindra. Menurutnya, ke depan masih akan terjadi lobi politik dalam penentuan pasangan capres-cawapres.

"Nanti kan tentunya ada suatu kompromi politik, dalam lobi-lobi politik ada kompromi politik, untuk menentukan seorang capres-cawapres. Ini bukan hanya popularitas, tapi kapasitas, kapabilitas, dan integritas, itu yang penting," ujar Firman.

Adapun, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, pekan lalu mengatakan, bahwa pembahasan terkait cawapres dari KKIR merupakan kewenangan dirinya dan Prabowo Subianto. Ia membantah, jika PKB menunggu mahar politik dari sosok-sosok yang ingin menjadi cawapres dari Prabowo. 

"Enggak ada (mahar politik), siapa yang mau ngasih juga, enggak ada yang mau," ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (15/6/2023). 

Di samping itu, ia juga menanggapi pernyataan sejumlah elite Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyatakan keinginannya untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. PAN juga mengusulkan nama Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi cawapres dari Prabowo. 

Ungkapnya, PAN maupun Erick belum pernah menemui PKB terkait keinginan tersebut. Termasuk penawaran PAN yang menyodorkan nama Erick untuk menjadi pendamping Prabowo pada Pilpres 2024. 

"Sampai hari ini belum pernah disampaikan ke kita," ujar Muhaimin. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika