PUPR Sudah Tangani 6.872 Hektare Wilayah Kumuh Hingga Akhir 2022
Capaiannya sampai akhir 2022 sebesar 68 persen dari target hingga 2024.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menangani 6.872,45 hektare wilayah kumuh di Indonesia dari target 10 ribu hektare dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Capaiannya sampai akhir 2022 kemarin ini sekitar 6.872 hektare. Jadi, yang kami lakukan 68,7 persen dari target 10 ribu hektare," ucap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti saat menjadi pembicara kunci dalam Workshop Nasional "Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh" dipantau secara daring, Selasa (20/6/2023).
Oleh karena itu, kata dia, masih ada target penanganan wilayah kumuh seluas 3.125 hektare sampai akhir 2024. "Masih ada 3.125 hektare yang belum tertangani," ungkap Diana.
Namun, kata dia, capaian pada akhir 2022 tersebut, belum termasuk penanganan wilayah kumuh dari kegiatan kolaborasi berbagai stakeholder seperti dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga BUMN.
"Capaian ini belum termasuk hasil dari kegiatan kolaborasi dari berbagai stakeholder, dari pemda kementerian/lembaga, ada DAK (dana alokasi khusus) terintegrasi juga, CSR (corporate social responsibility), dan sebagainya," kata dia.
Ia mencontohkan kegiatan kolaborasi tersebut dilakukan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dengan perusahaan BUMN PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam menangani permukiman kumuh di wilayah tersebut.
"Saat ini, kami sudah berkolaborasi juga, yang di dalam negeri ada PT SMF, ini contohnya sudah banyak kemarin saya lihat yang ada di Solo juga perumahannya dibangun oleh SMF," ujar Diana.
(Dalam rangka percepatan penanganan perumahan dan kawasan....)
Adapun, dalam rangka percepatan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta mendukung Gerakan 100-0-100 sesuai amanat RPJMN 2015-2019 serta RPJMN 2020-2024, Direktorat Jenderal Cipta Kementerian PUPR melaksanakan kegiatan National Slum Upgrading Project (NSUP)-Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang diinisiasi sejak 2016.
Program KOTAKU bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Lokasi dampingan Program KOTAKU mencapai 11.332 desa/kelurahan di 330 kota/kabupaten di 34 provinsi dengan sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan, menurunkan luasan permukiman kumuh serta penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh.
Hingga akhir 2022, melalui pendekatan kegiatan infrastruktur skala lingkungan dan infrastruktur skala kawasan, NSUP-Program KOTAKU telah berkontribusi dalam pengurangan luasan kumuh sebesar 39.094 hektare.
NSUP-Program KOTAKU telah melakukan pendampingan dalam rangka penanganan permukiman kumuh kepada pemerintah daerah dan masyarakat pada sejumlah 304 Pokja PKP, 153 Forum PKP, 11.059 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan 2.099 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).
Tahun ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan NSUP-Program KOTAKU sehingga orientasi pendampingan lebih kepada strategi pengakhiran program (exit strategy) dan keberlanjutan program (program sustainability). Untuk itu, dilaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat/pemerintah daerah (PKM) sekaligus penyiapan strategi keberlanjutan melalui rangkaian workshop di tingkat regional dan tingkat pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika