Rusia Selidiki Keterlibatan Agen Intelijen Barat dalam Pemberontakan Wagner

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan, negaranya sedang menyelidiki apakah terdapat peran agen intelijen Barat dalam aksi pembelotan tentara Wagner pekan lalu. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menyampaikan bahwa AS dan sekutunya tidak terlibat dalam terjadinya pembelotan tersebut.

"Saya bekerja di kementerian pemerintah yang tidak terlibat dalam pengumpulan bukti tindakan melanggar hukum yang dilakukan, tetapi kami memiliki lembaga semacam itu dan, saya jamin, mereka sudah menyelidikinya,” kata Lavrov dalam sebuah wawancara dengan Russia Today, Senin (26/6/2023).

Lavrov pun sempat menyinggung tentang pembicaraan yang telah terjalin antara Duta Besar AS untuk Rusia Lynne Tracy dan perwakilan Rusia mengenai pemberontakan Wagner. “Dia (Tracy) menyampaikan sinyal. Sinyal-sinyal ini, pertama-tama, bahwa AS tidak ada hubungannya dengan pembelotan, bahwa AS sangat berharap senjata nuklir akan baik-baik saja, bahwa diplomat Amerika tidak akan menderita, dan secara khusus ditekankan: AS meneruskan fakta bahwa semua yang terjadi adalah urusan dalam negeri Rusia,” kata Lavrov.

Kendati demikian, Lavrov menuduh badan-badan intelijen AS berharap aksi pemberontakan oleh tentara Wagner dapat berhasil. Dia secara khusus menyinggung laporan CNN yang menyatakan bahwa pejabat-pejabat intelijen AS melihat tanda-tanda rencana pemberontakan pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin sebelumnya. Namun mereka memilih untuk tidak mempertimbangkannya.

Pada Senin lalu, Presiden AS Joe Biden sempat menyampaikan bahwa aksi pemberontakan oleh tentara Wagner adalah bagian dari perjuangan dalam sistem Rusia. Namun dia menegaskan, AS dan sekutunya tidak terlibat dalam peristiwa itu.

“Kami menjelaskan bahwa kami tidak terlibat, kami tidak ada hubungannya dengan ini,” ujar Biden.

Sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji akan memenuhi janjinya perihal tidak akan menghukum anggota pasukan Wagner yang terlibat dalam aksi pembelotan pekan lalu. Hal itu menjadi bagian dari kesepakatan antara Rusia dan Wagner yang dimediasi oleh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko.

“Hari ini Anda (anggota Wagner) memiliki kesempatan untuk terus melayani Rusia dengan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan atau lembaga penegak hukum lainnya, atau untuk kembali ke keluarga serta orang yang Anda cintai. Siapa pun yang mau (juga) bisa pergi ke Belarusia,” kata Putin dalam pidatonya pada Senin malam lalu, dilaporkan kantor berita Rusia, TASS.

“Janji yang saya buat akan dipenuhi. Saya ulangi, pilihan ada di tangan Anda, tapi saya yakin itu akan menjadi pilihan tentara Rusia yang menyadari kesalahan tragis mereka,” tambah Putin.

Putin pun menyampaikan terima kasih kepada anggota dan komandan Wagner yang memutuskan mengakhiri aksi pembelotan sebelum pertumpahan darah terjadi. Ia juga mengapresiasi prajurit Wagner yang sedari awal memilih untuk tidak terlibat dalam pembelotan tersebut.

Menurut Putin, mayoritas besar anggota dan komandan Grup Wagner juga merupakan patriot Rusia. Mereka mengabdi pada rakyat serta negara. Hal itu dibuktikan dengan keterlibatan dan keberanian mereka di medang perang.

Dia memperingatkan bahwa rezim 'neo-Nazi' di Ukraina dan penyokongnya, yakni Barat, mengharapkan adanya perang atau pertumpahan darah di internal Rusia. "Mereka ingin tentara Rusia saling membunuh, membunuh personel militer dan warga sipil, sehingga pada akhirnya Rusia akan kalah, dan masyarakat kita akan terpecah, tercekik oleh perselisihan sipil berdarah. Mereka menggosok tangan, bermimpi membalas dendam atas kegagalan mereka di depan dan selama apa yang disebut serangan balik, tetapi mereka salah perhitungan," ucap Putin.

Putin berterima kasih kepada rakyat Rusia atas daya tahan, solidaritas, dan patriotisme mereka dalam menghadapi pemberontakan Grup Wagner. "Solidaritas sipil ini telah menunjukkan bahwa setiap pemerasan, setiap upaya untuk menciptakan kekacauan internal pasti akan gagal," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika