Kema Unpad: Banyak Camaba Mengundurkan Diri Gara-Gara UKT Mahal
Dengan PTN BH, kampus menjadikan mahasiswa sumber keuangan Unpad.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- BEM Keluarga Mahasiswa (Kema) Unpad mengungkapkan banyak calon mahasiswa baru (camaba) yang diterima di kampus tahun 2022 yang mengundurkan diri gara-gara biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang mahal. Sedangkan camaba tahun 2023 sendiri masih menunggu informasi tagihan pada 10 Juli mendatang.
"Untuk maba baru keluar tanggal 10 (Juli) tagihannya, belum ada yang mengeluhkan UKT secara spesifik. Paling masih bertanya terkait safety net dan sejauh ini kebanyakan calon mahasiswa baru yang jalur SMUP bertanya terkait iuran pengembangan institusi," ucap Mohammad Haikal Febriansyah Ketua BEM Kema Unpad saat dihubungi, Rabu (5/7/2023).
Namun begitu dua hari terakhir, dia mengatakan, sebanyak 50 mahasiswa yang sudah beberapa semester di kampus mengeluhkan terkait UKT. Mereka kesulitan membayar UKT.
"Dua hari terakhir ada 50 lebih keluhan masuk terkait biaya UKT dan pertanyaan terkait mekanisme beasiswa KS dan TM," jelas dia.
Saat ini, dia mengatakan, tengah menghimpun data camaba dan mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. Haikal mendorong, agar mereka yang kesulitan membayar UKT dapat menerima beasiswa dari kampus atau luar kampus.
Namun, tidak sedikit mahasiswa yang tidak tercover oleh beasiswa. Sehingga, ada camaba yang memilih mengundurkan diri.
"Tahun kemarin ada mahasiswa baru belasan sampai mengundurkan diri karena tidak mendapatkan beasiswa dan sebagian terpaksa harus mengundurkan diri pribadi karena tidak sanggup," jelas dia.
Selain itu, dia juga mendapatkan informasi kenaikan UKT mendadak...
Informasi Kenaikan UKT Mendadak
Selain itu, dia mendapatkan, informasi jika biaya UKT mengalami kenaikan untuk beberapa golongan. Informasi kenaikan biaya tersebut mendadak dan tidak tersosialisasikan dengan baik.
"Kenaikan (UKT) variatif untuk prodi dan jurusan. Ada yang naik Rp 500 ribu," kata dia.
Ia mengaku, prihatin atas kondisi mahasiswa yang kesulitan membayar biaya UKT. Kema Unpad sendiri berupaya mengadvokasi permasalahan tersebut kepada rektorat.
"Kami sebenarnya prihatin terhadap teman-teman akhirnya punya harapan mimpi tapi justru terhalang karena finansial keuangan dan menyayangkan kampus seharusnya inklusi akhirnya menjadi gap batasan bisa menempuh perguruan tinggi," ucap dia.
Haikal mengkritik, kampus yang melakukan komersialisasi akibat dampak dari status PTN BH. Ia mengatakan seharusnya kampus memiliki unit usaha memenuhi kebutuhan internal dan tidak menjadikan mahasiswa sumber keuangan.
"Unpad, PTN BH harusnya punya unit usaha memenuhi kebutuhan internal, (bukan) kampus menjadikan mahasiswa sumber keuangan Unpad. Dampaknya teman yang kesulitan UKT tersisihkan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika